PPDB Kota Bogor, Ada Kecurangan?

PPDB Kota Bogor, Ada Kecurangan?
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor akan mendalami adanya dugaan kecurangan dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di Kota Bogor. Disdik juga akan menggelar rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan aparatur wilayah perihal adanya isu menitip anak pada Kartu Keluarga (KK) atau penyalahgunaan identitas.

Kepala Disdik Kota Bogor Fahrudin mengatakan, pihaknya menangani PPDB TK, SD, dan SMP. Seluruhnya rampung dilakukan. Hanya menyisakan tingkat SMP yang hari ini daftar ulang terakhir. Sejauh ini, tidak ada laporan dirinya juga sudah koordinasi dengan para kepala SMP.

"Alhamdulillah sampai sejauh ini belum ditemukan ada penyimpangan seperti isu yang beredar. Mungkin karena kebijakan di Kota Bogor ini terkait zonasi SMP itu ada dua hal yang pertama siswa di tempat sekitar sekolah yang berdomisili di kelurahan-kelurahan yang mengelilingi sekolah itu kita berikan nilai zonasi yang tertinggi yaitu 100, mereka belum pasti diterima karena zonasi kombinasi atau hanya mendapatkan 100 nilai tanbahan," kata pria yang akrab disapa Fahmi kepada INILAH, Selasa (25/6/2019).

Fahmi melanjutkan, kemudian siswa yang masuk zonasi diseleksi nilainya, nilai tertinggi diterima dan yang tidak memenuhi tidak masuk. Sehingga dua hal itu membuat masyarakat bisa menerima karena tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi intinya hanya meningkatkan nilai zonasi tetapi sifatnya berkeadilan. 

"Artinya semua masyarakat memiliki nilai zonasi yang sama, tinggal bagaimana memanfaatkan itu. Tentunya berbeda dengan SMA, kami sadar betul bahwa lulusan SD tidak bisa ditampung semuanya di SMP Negeri. Kemudian supaya masyarakat merasa ini sportif, ya prestasi tetap diperhitungkan tapi zonasi kebijakan menteri kami jalankan jadi zonasi serta prestasi itu tidak bisa dipisahkan dan alhamdulillah di Kota Bogor ini lancar untuk SMP," bebernya.

Fahmi menjelaskan, untuk SMA itu ada 55% kuota yang menerapkan hanya sistem zonasi murni, jadi tidak menggunakan nilai. Untuk yang berprestasi ada jalurnya atau jalur prestasi yang 15%, kalau tidak salah menteri menyampaikan boleh ditambah dalam surat edarannya sampai berapa 20 persen.

"Kemudian urusan masuk sekolah ke SMA ini dengan sistem zonasi memang perlu dievaluasi. Untuk menelusuri isu perlu melibatkan para lurah, para Camat dan Disdukcapil untuk menyamakan persepsi melayani administrasi kepentingan masyarakat yang terkait dengan PPDB," jelasnya.

Ia menegaskan, perlu evaluasi untuk PPDB SMP, jika ada penyimpangan-penyimpangan  akan disampaikan ke wali kota. Tentunya wali kota yang punya kewenangan, akan mengambil tindakan atau kebijakannya.  Pihaknya juga memberikan informasi masukan kepada kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) serta kepada Disdik Provinsi Jawa Barat.

"Para petinggi itu tentunya yang akan mengambil langkah, jika memang terbukti ada penyalahgunaan identitas kartu keluarga atau yang lain-lain terkait dengan identitas kependudukan. Tingkat SMP sendiri filternya kan di sekolah, ada pernyataan mutlak dari orang tua kalau itu misalnya usia dari KK lebih dari satu tahun. Pihak sekolah juga langsung survei ke lapangan," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui ada sejumlah laporan kepada dirinya mengenai carut marut sistem PPDB. Dirinya mendapat aduan dan aspirasi dari warga terkait adanya dugaan manipulasi data PPPDB dengan sistem zonasi.

"Saya menerima laporan kecenderungan manipulasi kartu keluarga, ini sedang saya dalami. Saya perintahkan dukcapil, camat, lurah, Disdik untuk mendalami ini. Ada laporan menitip alamat, ini artinya ada ruang untuk manipulasi administrasi jadi sistem kami belum siap," ungkapnya.

Bima menegaskan, sistem PPDB kali ini merupakan sistem yang sangat ambisius, karena itu dirinya berharap sistim PPDB dievaluasi dan diperbaiki agar tidak menimbulkan kekacauan.

"Saya sebagai kepala daerah saya mendengar curhatan langsung dari warga, aspirasi warga, langsung di lapangan. Saya kira ini sistem yang terlalu ambisius harus dievaluasi. Tujuannya baik dan ideal tapi apakah mungkin serta apakah ideal ya untuk membuat kualitas pendidikan ini sama, karena sistem kita belum siap sepenuhnya sistem administrasi kependudukan belum siap," tegasnya.

Bima juga menekankan, selain sistem administrasi yang belum, infrastruktur juga belun siap karena pembangunan sekolah belum merata.

"Sebagai kepala daerah saya harus menyuarakan ini, satu dua hari ini kami akan evaluasi. Kami akan lihat dilapangan dan saya harus sampaikan kepada presiden dan kepada mendiknas sistem ini menimbulkan banyak persoalan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...