Pengelola Objek Wisata TWM Jelaskan IMB Masih Berproses

Pengelola Objek Wisata TWM Jelaskan IMB Masih Berproses
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Cisarua - Pihak pengelola Taman  Wisata Matahari (TWM) mengaku terus memproses perijinan 20 bangunan atau wahana permainan yang sebelumnya tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Humas TWM Teja Purwadi mengatakan jajarannya sudah menproses perijinan walaupun disaat yang sama beberapa bangunan atau wahana permainan sudah selesai dibangun.

"Oleh bagian terkait kami selaku pengelola TWM terus mengurus perizinan  bangunan yang belum memiliki IMB, kalau mengenai kapan terbit surat IMBnya itu tergantung dinas terkait," kata Teja kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

Akibat banyaknya bangunan dan wahana permainan yang belum mengantongi IMB, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor Ade Yasin pun pernah melakuka inspeksi mendadak, bahkan Ade Yasin juga meminta harga tiket masuk TWM diturunkan karena dianggap kemahalan dan bisa menurunkan animo wisatawan.

"Memang harga tiket masuk TWM dinaikkan Rp10 ribu dari Rp45 ribu menjadi Rp55 ribu untuk hari biasa dan Rp60 ribu untuk hari libur dari harga sebelunya Rp50 ribu per orangnya. Permintaan Bupati Bogor Ade Yasin tersebut masih dalam pertimbangan atau diskusi dengan bagian terkait," tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 20 bangunan ataupun wahana permainan di objek wisata TWM tak juga memiliki IMB hingga membuat UPT Penataan Bangunan II berang lalu mengirim surat peringatan ke III.

"Hasil inspeksi kami tahun 2018 lalu ada 16 bangunan atau wahana tak memiliki IMB, kami sudah melakukan tindakan persuasif namun kurang direspons hingga kami memberikan surat peringatan ke III dan melimpahkannya ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor," ujar Pengawas UPT Penataan Bangunan II Irwan Salahudin.

Ia menjelaskan dirinya menyesalkan pihak TWM yang mendirikan bangunan terlebih dahulu ketimbang mengurus IMBnya hingga jajarannya pun menyerahkan ke Satpol PP tentang pembongkarannya.

"Harusnya sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2009 dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) mereka mengurus izinnya ketimbang membangun gedung, karena ini sudah ketiga kalinya kami memberikan surat peringatan maka kemungkinan DPKPP akan melimpahkan kasus ini ke Satpol PP untuk dibongkar atau sanksi lainnya," jelasnya.

Irwan memaparkan 20 bangunan tak berizin itu berupa menara pandang, 2 aula danau, wahana pesawat, Rumah Makan Sunda Ekspress, Saung Manado, Kantor Wahana, Rumah Genset, Bangunan Wahana Kincir, Dapur Jamur,  Aula Padang, Balcony, Toilet Central Park, Toilet Jamur, Wahana Publik, Kolam Renang, Publik Area, Wahana Permainan Anak dan 2 bangunan Alfamart.

"Sebenarnya Koofisien Dasar Bangunan (KDB) di Taman Wisata Matahari itu masih cukup yaitu bisa memenuhi standar yaitu 20 persen bangunan dan 80 persen lahan serapan air hingga kami terus melakukan evaluasi mendorong pihak manajemen TWM untuk mengurus IMB wahana dan gedungnya," papar rwan. (Reza Zurifwan)