Fortusis Kab Bandung Minta Tim Saber Pungli Periksa Semua Sekolah

Fortusis Kab Bandung Minta Tim Saber Pungli Periksa Semua Sekolah

INILAH, Bandung - Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kabupaten Bandung prihatin dengan masih adanya dugaan pungutan liar (pungli) berkedok uang perpisahan kelas VI di SDN Palalangon Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Pungutan sebesar Rp400 ribu yang dibebankan kepada siswa kelas VI itu membebani para oran tua siswa.

Ketua Fortusis Kabupaten Bandung Nurdin Sobari mengaku, pihaknya prihatin dengan masih adanya dugaan pungli tersebut. Padahal, selama ini pemerintah cukup gencar mengampamyekan gerakan antikorupsi, pungli, dan perbuatan lainnya yang merugikan masyarakat dan negara. Kata dia, pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa juga tidak dibenarkan selama tidak ada aturannya.

"Dugaan pungli ini sangat memprihatinkan di era keterbukaan dan revolusi mental masih ada upaya upaya mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini. Apalagi zaman sekarang ini cari uang susah dan kebutuhan banyak. Seharusnya pihak sekolah jangan terlalu mengada ada lah," kata Nurdin, Jumat (28/6/2019).

Menurutnya, alangkah baik jika pihak sekolah tidak bermewah -mewahan dalam menyelenggarakan perhelatan perpisahan. Jangan sampai biaya perpisahan ini malah menjadi beban pada orang tua siswa. Perpisahan sekolah dan kenaikan kelas, digelar sederhana sesuai kemampuan sekolah dan partisipasi para orang tua siswa sesuai kemampuan.

"Fenomena yang setiap tahun terjadi hampir disemua sekolah para orang tua siswanya mengeluhkan hal serupa. Harus ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sederhana itu baik kok, sederhana juga tidak mengurangi gengsi atau kebanggaan sekolah. Jadi marilah berpikir dan bertindak saling membantu dengan orang tua siswa, jangan memperdaya dan ngakal ngakalin dong," ujarnya. 

Nurdin melanjutkan, jika melihat kriteria dari perbuatan pungli. Yakni semua bentuk pungutan yang dilakukan tanpa ada aturannya, maka kata dia, tim Saber Pungli sebaiknya turun ke semua sekolah yang ada di Kab Bandung. Karena memang hampir semua sekolah melakukan pungutan diluar ketentuan dan aturan yang ada hanya untuk sekedar perhelatan pesta perpisahan dan kenaikan sekolah. 

"Saya imbau tim saber pungli turun ke semua sekolah. Karena perbuatan pungli seperti ini sudah biasa terjadi setiap akhir tahun ajaran, kebiasaan ini harus dihentika karena bikin pusing para orang tua siswa. Dari Dinas Pendikan juga jangan menutup mata dengan keadaan seperti ini, mereka juga harus tanggungjawab karena ini ada pembiaran," ujarnya. 

Ketua Komisi D DPRDD Kabupaten Bandung Tedi Surahman menyatakan hal yang sama. Dia menyebutkan, seandainya benar terjadi hal ini tentunya harus diberikan sanksi sesuai aturan bagi pihak sekolah tersebut.

”Kalau hal itu bener adanya, kami pihak DPRD mengimbau Dinas Pendidkan untuk memberikan peringatan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab di SDN itu,” kata Tedi.

Menurut Tedi, pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas pendidikan sudah membuat surat edaran kepada semua Kepala SD,SMP dan PKBM se Kabupaten Bandung. Terkait Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Saber pungli, Intruksi Mendagri nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Surat Edaran Menpan-RB nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar dalam pelaksanaan tufoksi instansi pemerintah dan Surat Edaran Bupati Bandung nomor 977/2031.B/Huk tahun 2016 tentang larangan pungutan liar.

“Disdik sudah melarang kepada semua satuan pendidikan di Kabupaten Bandung untuk tidak melakukan praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan hal kegiatan USBN, UBKP/UNBK, Kegiatan perpisahan Siswa, study tour, buku LKS dan pelaksanaan PPDB," ujarnya. 

Tedi melanjutkan,  kalau pihak sekolah akan melaksanakan kegiatan yang berbayar harus ada kesepakatan semua orang tua siswa yang dihasilkan dari musyawarah bersama dengan dibubuhi berita acara sebagai administrasi. Sehingga, mereka (orang tua siswa) tidak akan merasa keberatan dan keluhan.

”Kalau ada musyawarah terlebih dahulu pasti tidak akan ada yang mengeluh, mungkin yang terjadi di SDN tersebut dilakukan sebelah pihak. Bisa dikatagorikan pungli, kalau besaran ditentukan dan tanpa ada musyawarah terdahulu,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan orangtua Siswa SDN Palalangon Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung mengeluhkan adanya  indikasi pungutan yang dilakukan sekolah berkedokan kegiatan Perpisahan Siswa kelas VI di Sekolah tersebut.

Salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, kegiatan perpisahan yang dilaksanakan di SDN Palalangon tersebut, sangat membebani orang tua. Sebab, semua siswa kelas VI harus membayar biaya sebesar Rp400 ribu per siswa. (Dani R Nugraha)

Loading...