Ketua RT Panik Disatroni Bima Arya Soal PPDB

Ketua RT Panik Disatroni Bima Arya Soal PPDB
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gang Selot, belakang SMA Negeri 1 Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Jumat (29/6/2019) malam. Bima yang baru pulang dari Jerman didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Camat Bogor Tengah, Lurah Paledang, serta Ketua Dewan Pendidikan (Wandik) menggelar sidak dengan tujuan memeriksa kebenaran kartu keluarga (KK) dari tiga siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Kota Bogor dengan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Bima bersama rombongan bergerak dari Balai Kota Bogor. Kemudian sesampainya di rumah sasaran, Bima mengetuk pintu rumah warga yang diindikasikan dipakai untuk menitipkan nama. Di rumah pertama Bima masih berekspresi seperti biasa dan menemukan jawaban cukup memuaskan.

Pada rumah kedua, Bima kaget ketika pemilik rumah tidak mengenali satu nama siswa yang disebutkan tinggal di rumah tersebut. Bima langsung menanyakan hal itu kepada Ketua RT setempat. Ketua RT sempat berkelit anak tersebut tinggal di sekitar. Tetapi saat ditanyakan lebih lanjut dan mencocokkan dengan KK pemilik rumah, Ketua RT panik dan mengakui hanya numpang alamat.

Mendapat kenyataan seperti itu, Bima terlihat mulai marah. Terlebih saat menyatroni rumah ketiga, modus serupa terjadi lagi. Dia pun mengintrogasi ketua RT di depan kantor Kelurahan Paledang.

Bima Arya mengatakan, satu minggu lalu ada aduan masyarakat yang menyampaikan dugaan manipulasi domisili. Kemudian ada juga yang mendapatkan data informasi bahwa ada beberapa alamat digunakan untuk menitipkan nama calon siswa.  

"Makanya hari ini saya cek langsung ke lokasi. Setelah mengumpulkan data, ada tiga alamat yang diindikasikan menjadi alamat titipan. Tapi indikasinya sangat kuat bahwa anak-anak itu tidak tinggal di situ. Sekarang kami ingin telusuri prosesnya bagaimana sehingga akhirnya alamat itu bisa dipergunakan," ungkap Bima.

Bima melanjutkan, kemungkinan ada manipulasi atau pelanggaran karena domisili itu minimal enam bulan sebelumnya. Kalau belum enam bulan, tidak bias dijadikan data pendaftaran PPDB. Pihaknya akan membandingkan data di Disdukcapil dengan data di sekolah. 

"Saya perintahkan Pak Kadisdukcapil, Pak Kadisdik, Pak Camat, dan Pak Lurah untuk merespons aduan warga serta dicek satu persatu," tambahnya 

Bima menekankan, pemerintah harus tegas untuk menggugurkan nama siswa titipan yang terbukti secara data fakta.

"Minimal didiskualifikasi. Kalau masuk ranah pidana soal pemalsuan alamat penduduk. Kita lihat dulu. Enggak bisa sembarang orang pindah sana pindah sini karena ada prosesnya," jelasnya.

Bima membuka aduan warga soal kasus PPDB secara langsung. Nanti dirinya Bersama tim akan mendalami satu persatu. Apabila terbukti akan diajukan diskualifikasi ke Disdik Jawa Barat.

"Laporan ini baru SMA, yang SMP belum kami cek. Katanya ada juga. Ketua Dewan Pendidikan. (Wandik) sudah dalami hal ini," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...