Yanti Kecewa Pemprov tidak Anggarkan Jalan Tambang

Yanti Kecewa Pemprov tidak Anggarkan Jalan Tambang
INILAH, Bogor - Bupati Bogor Nurhayanti kecewa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menganggarkan pembangunan jalan jambang dalam RAPBD 2019. Meski begitu, tidak tak patah arang dan terus mendorong, agar pembangunan jalan tambang teralisasi tahun depan.
 
Yanti enggan berkomentar banyak saat ditanya soal hal ini. Usai menghadiri kegiatan lokakarya PDAM Tirta Kahuripan di Babakanmadang, nenek tiga cucu itu meminta pewarta menanyakannya langsung ke Pemprov Jawa Barat.
 
"Tanya ke pemprov atuh. Saya sih sudah bersurat dan terus mendorong agar jalan tambang direalisasikan. Karena kan sudah jadi prioritas Pak Ridwan Kamil," kata dia sambil masuk ke mobilnya, Kamis (22/11).
 
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menerangkan jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat tidak memasukkan alokasi anggaran pembangunan jalan tambang di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.
 
"Kami sudah sampaikan agar itu menjadi prioritas di tahun pertama Pak Ridwan Kamil. Tapi kenapa TAPD tidak mengusulkan, kita juga mau tahu alasannya," kata Asep.
 
Dia pun menyayangkan, apa yang dilakukan Ridwan Kamil dengan mengunjungi Parungpanjang beberapa waktu lalu menjadi sia sia. "Pengusaha tambang juga sudah dipanggil tempo hari. Tapi, ujungnya malah tidak dianggarkan," katanya.
 
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta waktu satu bulan kepada masyarakat, untuk merumuskan pembuatan jalan tambang di Kecamatan Rumpin, Gunungsindur dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Selasa (25/9).
 
Ridwan Kamil mengunjungi langsung titik kerusakan jalan yang disebabkan seringnya dilintasi kendaraan pengangkut hasil tambang di wilayah Kecamatan Parungpanjang, sebelum mendengar langsung keluhan warga di SMK Bina Mandiri Parungpanjang.
 
"Pertama saya mau panggil pemilik-pemilik usaha tambang diskusi seminggu ke depan. Kita mau cari keseimbangan solusi, salah satunya pembatasan jam operasional. Karena itu jalan umum untuk masyarakat," kata pria yang akrab disapa Emil itu.
 
Dia pun menyadari jika kewenangan perizinan pertambangan kini milik Pemprov Jabar. Dia pun akan meregistrasi ulang izin-izin usaha tambang di Bumi Tegar Beriman sambil menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan khusus angkutn tambang.
 
"Nanti setelah panggil pengusaha tambang, kita coba hitung biaya yang diperlukan untuk jalur tambang. Karena perlu pembebasan lahan, betonisasi dan pengaspalannya. Parungpanjang kami prioritaskan karena netizen Parungpanjang sering bilang langsung ke saya," kata dia.
 
Masyarakat mengusulkan pembangunan jalur tambang di luar jalan provinsi yang digunakan selama ini. Sekretaris Kecamatan Parung Panjang Ican Aliudin mengaku telah membuat rancangan jalur tambang yang melewati wilayah Kecamatan Rumpin dan Parungpanjang.
 
Menurutnya, jalur tambang rancangannya bersama pemerintah daerah sepanjang 25 kilometer. Jalur tersebut melewati tiga desa di Kecamatan Parungpanjang seperti Desa Gorong, Pingku dan Cikuda hingga Desa Mekarsari di Kecamatan Rumpin.
 
"Rancangan pembangunan jalur tambang ini membutuhkan pembebasan lahan sekitar 25 hektar di desa-desa tadi," kata Ican.

Loading...