Orang Tua Siswa Gelar Aksi Tolak Zonasi PPDB di Bandung

Orang Tua Siswa Gelar Aksi Tolak Zonasi PPDB di Bandung
orum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat menggelar aksi di Balai Kota Bandung, Rabu (3/7/2019). (Syamsuddin Nasoetion)

INILAH, Bandung- Puluhan orang tua murid yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat menggelar aksi di Balai Kota Bandung, Rabu (3/7/2019).

Dalam aksi tersebut FMPP memprotes ketidakadilan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat, Ila Setiawati mengatakan bahwa aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang anak-anaknya sampai saat ini belum dapat masuk ke sekolah negeri maupun swasta. 

"Aksi ini lebih dari sekadar menyampaikan aspirasi masyarakat yang sampai saat ini mereka (anaknya) tidak tertampung di sekolah negeri ataupun swasta. Dan banyak juga masyarakat yang sekarang ini menjadi korban sistem dan korban Zonasi," kata Ila di depan Kantor Balai Kota jalan Wastukencana pada Rabu (03/07/2019)

Ila mengatakan bahwa masih banyak orangtua yang belum mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah. Hal itu dikarenakan setelah tidak bisa masuk ke sekolah negeri, pihak swasta pun menolak pendaftaran anak mereka khusunya yang menggunakan jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

"Banyak masyarakat yang diwilayahnya itu tidak memiliki sekolah dan jelas itu menjadi korban zonasi, sampai saat ini belum ada kejelasan mendaftar di sekolah negeri ataupun swasta. Karena pada saat ini banyak juga sekolah swasta yang menolak siswa baik jalur RMP maupun jalur akademisnya," paparnya.

Dia menyebut bahwasannya para orangtua telah berupaya dengan berbagai cara agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Bahkan banyak orangtua yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD juga tidak dapat mendaftar ke sekolah swasta.

"Iya, mereka juga sudah berupaya kita semua sudah mengupayakan, tapi ternyata rekomendasi dari ketua komisi D pun ditolak di sekolah swasta," ungkapnya.

Ila berharap kepada Pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengakomodir anak-anak yang belum dapat melanjutkan pendidikan.

"Kita dari Forum juga meminta pemerintah itu merubah sistem yang sangat tidak berpihak, menghapuskan sistem zonasi. Jadi tuntutuan kita, dapat diakomodir ke sekolah negeri, karena di sekolah swasta mereka harus membayar dengan sangat mahal," pungkasnya

Orangtua Siswa Lilis Setiawati menambahkan, bahwa anaknya telah mendaftar ke sekolah negeri yang jaraknya sekitar 430 meter. Pihaknya mencoba untuk masuk kepada jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) dan langsung tidak diterima.

"Langsung ditendang dari sekolah negeri. Saya lihat tetangga saya yang lebih jauh dari saya, di PPDB 238 meter, saya cek lagi di google maps ternyata 530 merer, di situ sudah ada kebohongan," paparnya.

Kata dia, pihaknya sudah mengonfirmasi ke pihak sekolah namun tidak ada respon. Alasannya karena data sudah tidak bisa dirubah.

"Silakan Ibu pulang. Ini sudah kesepakan pihak sekolah dan dinas," Imbuhnya.

Dia berharap, pemerintah lebih bijak dan hatinya terbuka untuk memperjuangkan anaknya. Hingga saat ini status anaknya belum jelas. 

"Tadinya saya berambisi untuk menyekolahkan ke negeri, biarin ke swasta juga asal bisa sekolah nggak apa-apa," imbuhnya. (Okky Adiana)