Kepala Sekolah SD Dipusingkan oleh “Finger Print”

Kepala Sekolah SD Dipusingkan oleh “Finger Print”
Ilustrasi (Net)

INILAH, Soreang - Para Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Bandung dipusingkan dengan administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembelian peralatan absen elektrik (finger print).

Selain harganya di luar kewajaran, pihak penjual pun hanya memberikan kuitansi kosong tanpa stempel, meterai dan tanpa kop surat.

"Secara umum bisa saya katakan enggak ada manfaatnya. Malah bikin pusing para kepala sekolah menyiapkan SPJ-nya,” salah seorang bendahara di salah satu SDN di Kecamatan Pasirjambu yang tak mau disebutkan namanya, Minggu (7/7/2019).

“Makanya, waktu terima kuitansi, saya juga keberatan. Bilang sama yang ngasihnya, jangankan uang Rp2,5 juta, uang Rp1 juta saja harus pakai meterai. Nah, daripada pihak sekolah disalahkan, jadi saya lampirkan saja itu kuitansinya," katanya menambahkan.

Menurutnya, finger print seharga Rp2,5 juta itu juga banyak yang setelah dibeli sekolah, namun sama sekali tidak dipergunakan. Alasannya, karena memang masih banyak sekolah yang tak memiliki aliran listrik.

Sehingga meskipun ada, finger print hanya menjadi hiasan dan absensi guru dan pegawai lainnya di sekolah tetap menggunakan absensi manual ditulis tangan. 

Salah satunya di Kecamatan Pasir Jambu ini ada 43 SDN. Dari 43 sekolah itu ada empat sekolah yang enggak ada listriknya, yakni SDN Sugihmukti, Dewata, Patuha dan Sukamanah.

“Nah dan kondisi ini juga terjadi di sekolah lainnya di Kabupaten Bandung, terutama yang ada di daerah pinggiran pegunungan," katanya. 

Dia melanjutkan, sebenarnya sejak awal juga para kepala sekolah SDN itu menolak penjualan finger print tersebut.

Namun sayangnya, tekanan dari oknum pejabat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) membuat mereka tak kuasa menolak. Parahnya, kondisi ini terjadi di semua SDN di Kabupaten Bandung yang jumlahnya kurang lebih 1.400-an sekolah. 

"Yah kan penjualnya juga punya kekuatan dari UPT, mana berani kami menolaknya. Cuma yang jadi masalah, LPJ pembelian alat itu enggak bisa dipertanggungjawabkan dan juga manfaatnya enggak ada buat kami para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah," ujarnya.

Seperti diketahui, sekitar akhir 2018 lalu, semua SDN di Kabupaten Bandung didatangi oleh penjual finger print yang katanya telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk menjual dan mendistribusikan produknya ke semua SDN.

Alat yang semula menjadi rahasia (di kalangan para kepala sekolah dan UPT itu), sekarang mulai terkuak. Harga alat bermerek CP Plus CP-VTA-T2324-U Finger Print Reader dijual beragam, mulai Rp1 Juta hingga Rp2,5 juta.

Namun berdasarkan penelusuran di internet, harga jual produk sejenis yakni antara Rp475 ribu hingga Rp789 ribu saja.

"Aparat penegak hukum kami desak untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan penggelembungan harga yang tidak wajar ini,” kata Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), Kabupaten Bandung, Nurdin Sobari..

Jangan sampai gara-gara ada tekanan dari oknum pejabat dan oknum penjual, hak siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak terampas oleh kepentingan segelintir orang itu.

“Penegak hukum juga harus bisa menghentikan kebiasaan menjadikan sekolah sebagai sapi perah oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab," pungkas Nurdin. (Dani Nugraha).