Bupati: Tidak Ada Ruang bagi PNS Indisipliner

Bupati: Tidak Ada Ruang bagi PNS Indisipliner
Bupati Bandung Dadang M Naser. (Istimewa)

INILAH, Soreang - Bupati Bandung Dadang M. Naser akan menindak tegas segala bentuk ketidakdisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.

Setiap pelanggaran yang telah terbukti, dia menyatakan, tidak akan pandang bulu siapa pun PNS yang melakukannya.

Sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar, tentunya berdasarkan pada aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Bagi PNS Pemkab Bandung yang melakukan pelanggaran, kami akan tindak tegas. Mulai dari hukuman disiplin ringan sampai berat, teguran lisan maupun tertulis, penundaan kenaikan gaji sampai yang terberat yaitu pemberhentian,” ujar Bupati Dadang Naser di rumah jabatannya di Soreang, Selasa (9/7/2019).

Tindakan tegas tersebut harus dilakukan pihaknya, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bandung yaitu Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sedangkan PNS sendiri, sejatinya merupakan teladan atau role model bagi masyarakat secara umum. PNS adalah contoh teladan bagi masyarakat, dia harus memegang etika dan sumpah yang telah diucapkannya pada saat diangkat.

“Bagaimana visi tata kelola pemerintahan baik ini bisa terwujud, jika aparat pemerintahnya dibiarkan melakukan pelanggaran. Jadi saya tegaskan, tidak ada ruang bagi PNS indisipliner di Kabupaten Bandung,” tegas Dadang M Naser didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan.

Gugatan praperadilan ditolak

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengungkapkan, gugatan praperadilan yang dilakukan Maman Suparman terhadap 17 instansi mulai dari sekolah tempatnya bekerja hingga Presiden, ditolak majelis hakim.

Penolakan itu dikarenakan kewenangan absolut, dalam arti gugatan tersebut tidak patut dilayangkan, sehubungan perkaranya ada dalam ranah administrasi.

Dicky menjelaskan, gugatan dilayangkan Maman Suparman pasca-menjalani hukuman delapan bulan atas inkrah putusan pidana yang bersangkutan.

“Saudara Maman menggugat karena belum adanya kepastian atas status kepegawaian yang bersangkutan, dan dia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Padahal, sebenarnya pemeriksaan tim disiplin kepegawaian Kabupaten Bandung, tengah dalam proses,” ungkap Dicky.

Gugatan Maman, terang Dicky, masuk dalam registrasi Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Mei 2019. Maman menuntut Termohon I sampai Termohon XVII, di mana statusnya termuat dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

“Pasal 1 KUHAP berbunyi Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat PNS yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Juga termuat dalam pasal 6 KUHAP huruf b, yang berbunyi Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan,” terang Dicky Anugrah.

Dicky melanjutkan, Maman menilai Termohon VIII dalam hal ini Bupati Bandung H. Dadang M. Naser tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab, dalam menjatuhkan sanksi kepadanya.

“Sampai dengan diajukannya tuntutan praperadilan tersebut, Saudara Maman menilai Pak Bupati dianggap menghentikan penyidikan. Ia juga mengajukan ganti kerugian materil dan immateril,” lanjut Dicky.

Hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut, terang Dicky, menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa disiplin PNS bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

“Perkara dengan nomor 6/pid.pra/2019/PN.Blb, di mana pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa disiplin PNS atau Tim 7, adalah ranah administrasi. Sehingga ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tuturnya pula.

Dicky juga menguraikan, hakim menganggap lamanya penjatuhan sanksi terhadap Maman dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tidak berdasar.

Setelah kurun waktu persidangan sejak 1 Juli sampai dibacakannya putusan pada 8 Juli 2019, majelis hakim akhirnya memutuskan mengabulkan eksepsi termohon dan menolak gugatan pemohon.

Dalam eksepsi dinyatakan bahwa gugatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara, seharusnya diajukan kepada PTUN.

“Ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara dengan menjatuhkan amar putusan, yaitu menerima eksepsi termohon, menolak seluruh gugatan dan membebankan biaya perkara kepada pemohon,” pungkas Dicky. (Agus SN)