DPRD Desak SMAN 1 Ciwidey Tak bebani Orang Tua Murid Soal Biaya

DPRD Desak SMAN 1 Ciwidey Tak bebani Orang Tua Murid Soal Biaya
Ilustrasi/Dani R Nugraha

INILAH,Bandung- DPRD Kabupaten Bandung merasa prihatin dengan sikap pihak SMAN Ciwidey yang mematok biaya cukup tinggi bagi calon siswa baru. Apalagi biaya yang dibebankan pada siswa baru ini setengahnya harus dibayar lunas dan dianggap mengundurkan diri jika belum dibayar hinga Jumat (5/7) lalu. 

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Tedi Surahman mengatakan, memang saat ini kewenangan SMA dan SMK berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga, pihaknya tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan tersebut. Namun demikian, siswa siswi yang sekolah di SMA dan SMK ini adalah masyarakat Kabupaten Bandung yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan wakilnya di parlemen. 

"Sangat memprihatinkan, sampai ditolak saat ada orang tua calon siswa yang bawa uang kurang. Dan anehnya kok setiap tahun ada uang bangunan. Jangan suka mengada ada lah. Meskipun sekarang itu kewenangannya di provinsi saya tetap mengimbau agar pihak SMAN Ciwidey tidak berlaku seperti itu, pakai hati nuraninya dong,"kata Tedi, Kamis (11/7/2019.

Dikatakan Tedi, seharusnya pihak sekolah dapat lebih bijaksana dalam persoalan biaya jika memang tak bisa dihindari oleh pihak sekolah dan menjadi kewajiban orang tua calon siswa baru. Apalagi, sekolah negeri itu sebagian besar pembangunan dan juga operasionalnya dibiayai oleh negara.

"Apalagi ini kan sekolah negeri, kalau ada siswa yang enggak bayar juga yang rugi bukan uang pribadi kepala sekolah kok. Seharusnya pihak sekolah juga peka melihat keadaan disekitarnya dong, lihat banyak pekerja serabutan dengan upah yang kecil tapi disatu sisi mereka juga harus menyekolahkan anak anaknya. Nah disini harusnya sekolah negeri sebagai perwakilan negara itu hadir di tengah tengah rakyatnya. Komite sekolah juga seharusnya berpihak dan memperjuangkan orang tua siswa, bukan kepentingan kepala sekolah dong,"ujarnya. 

Tedi melanjutkan, kata dia, alangkah baiknya jika kewenangan sekolah SMA dan SMK itu dikembalikan kepada Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota. Agar pihak sekolah lebih dapat dikontrol dan diawasi oleh pemerintah daerah.  Termasuk dalam pembiayaannya, pemerintah kabupaten/ kota bisa turut membantu.

"Yah sebaiknya kembalikan saja ke Kabupaten/Kota. Agar bisa dibiayai dan dikontrol sama pemerintah daerah," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, para orang tua calon siswa baru di SMAN Ciwidey mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka bayar. Apalagi uang sebesar Rp 4.100.000 itu wajib dibayar setengahnya, sedangkan sisanya dicicil selama satu tahun.

Toto Warsito (53) warga Kampung Cimuncang Desa/Kecamatan Ciwidey, mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMP tahun ini benar benar membuat pusing kepala. Betapa tidak, ia yang hanya bekerja sebagai supir serabutan harus membayar biaya sekolah kedua anaknya yang masuk ke SMA dan SMP. Memang ia bersyukur anaknya itu diterima di SMAN Ciwidey, namun belakangan ia kebingungan harus membayar biaya masuk sekolah sebesar Rp 4.100.000.

"Yang bikin kami semakin pusing uang itu wajib dibayar setengahnya. Sisanya dicicil selama satu tahun, untung saja ada saudara yang ngasih pinjaman untuk bayar ke sekolah. Soalnya pembayaran itu terakhir hari Jumat (5/7) kemarin, kalau lewat dari hari itu dianggap mengundurkan diri oleh pihak sekolah," kata Toto, Selasa (9/7/2019).

Makanya banyak orang tua calon siswa, termasuk Toto pontang panting mencari pimjaman untuk membayar setengah dari biaya masuk sekolah tersebut. Bahkan, kata Toto, saat yang bersamaan dengan istrinya membayar itu ada orang tua calon siswa yang hanya membawa uang sebesar Rp 1 juta ditolak pihak sekolah.

"Kan yang bayar ke sekolah istri saya, dia cerita ada orang tua calon siswa yang terpaksa pulang karena uang Rp 1 juta yang dia bawa itu ditolak pihak sekolah. Biaya yang harus kami bayat untuk sekolah itu sangat berat, apalagi orang seperti saya cuma supir serabutan dan anak anak saya enggak punya Kartu Indonesia Pintar(KIP) dan jaminan sosial lainnya," ujarnya.

Toto melanjutkan,menurut pihak sekolah, total uang sebesar Rp 4.100.000 tersebut yang wajib dibayar saat ini rinciannya adalah Rp 1,5 juta untuk uang bangunan, Rp 900 ribu seragam dan Rp 200 ribu untuk SPP. Sedangkan sisanya harus dicicil selama setahun oleh siswa.(rd dani r nugraha).
 

Loading...