Pemkot Bogor Segera Perbarui Data Penerima Bantuan Iuran APBD

Pemkot Bogor Segera Perbarui Data Penerima Bantuan Iuran APBD
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bogor akan segera melakukan updating data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota Bogor. 

Sejak dua tahun program ini berjalan, baru sekitar 180 ribu jiwa warga Kota Bogor yang menerima PBI dari target PBI 210 ribu jiwa. Apabila hingga Desember 2019 mendatang belum terpenuhi maka akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah mengatakan, Pemkot Bogor menganggarkan Rp42 miliar untuk 210 ribu warga PBI. 

"Jumlah ini kami dapat dari perhitungan Januari sampai ke Desember 2019," kata Rubaeah, Kamis (11/07/2019).

Rubaeah melanjutkan, target 210 ribu jiwa ini pada kenyataannya belum bisa tercapai. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi ini atau bisa juga aparatur wilayah yang tidak tahu data warga miskin karena datanya selalu berubah.

"Karena itu, kemarin di Tumbar Jinten, Sentul Kabupaten Bogor, kami duduk bersama dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), BPKAD serta BPJS Kesehatan untuk sama-sama meng-update data PBI. Jangan ada warga miskin yang belum terdata PBI," tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kota Bogor Budi Sulistyawan mengatakan, belum terpenuhinya kuota PBI berbanding terbalik dengan masih banyaknya peserta mandiri yang menunggak iuran. Menurutnya, bagi warga tidak mampu yang menunggak bisa mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sehingga bisa dibantu melalui uang zakat dari PNS.

"Setelahnya warga tidak mampu bisa masuk ke dalam PBI APBD. Sedangkan untuk yang mampu diharapkan segera melunasi tunggakannya," terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan urusan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, tidak boleh ada satu warga Kota Bogor yang tidak terfasilitasi kebutuhan pelayanan kesehatan ini.

"Apalagi Pemkot Bogor sudah menyiapkan kuota 210 ribu jiwa untuk PBI APBD yang iurannya sudah dijamin. Saya tegaskan agar verifikasi dan validasi data bisa tuntas dilakukan dalam waktu dua minggu kedepan. Kami akan sandingkan data yang ada di Dinkes, Dinsos dan Disdukcapil. Data yang dipakai dari Disdukcapil dan harus tuntas datanya. Kalau hasil verifikasi dan validasi memang kurang atau dari 210 ribu orang tidak masalah," pungkasnya. (Rizki Mauludi)