Terdakwa Pencabulan HI Divonis 11 Tahun, Ini Harapan Mahasiswa Unida

Terdakwa Pencabulan HI Divonis 11 Tahun, Ini Harapan Mahasiswa Unida
Ilustrasi/Net

INILAH, Cibinong- Vonis 11 tahun yang dijatuhkan hakim Mahkamah Agung (MA) kepada terdakwa pelaku pencabulan HI (41 tahun) dianggap masih kurang adil bagi BEM KM Universitas Djuanda Bogor.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Universitas Djuanda Bogor (Unida) ikut mengadvokasi kasus pencabulan kepada kakak beradik warga Cibinong.

"Saya harap putusan hakim MA sesuai tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 14 tahun penjara karena akibat perbuatan pelaku HI para korban mengalami trauma dan bisa mempengaruhi masa depannya, tetapi walaupun begitu kami berterima kasih karena di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong terdakwa divonis bebas," ujar Ketua BEM KM Universitas Djuanda Arifin kepada wartawan, Jumat (12/7).

Terkait tiga hakim PN Cibinong yang  memberikan vonis bebas kepada para pelaku, Mahasiswa Fakultas Hukum ini meminta MA tetap transparan dalam mengusut kasus ini karena ada dugaan suap ataupun indikasi lainnya.

Sebelumnya BEM KM Universitas Djuanda menggeruduk Gedung Pengadilan Negeri Cibinong mendesak Majelis Kehormatan Hakim agar memecat MAA, CG dan RAR karena dianggap melanggar kode etik dengan memvonis bebas terdakwa.

Ketua BEM KM Universitas Djuanda Muhammad Arifin menuturkan usai mengadukan persoalan dugaan pelangaran kode etik dengan mengirim surat ke Mahkamah Agung, hari ini bersama mahasisawa lainnya melakukan aksi solidaritas mahasiswa untuk mendesak agar ketiga hakim dipecat dari jabatannya dan agar PN Cibinong melaksanakan asas keadilan dalam penegakan hukum.

"Tuntutan kami ada dua yaitu agar Majelis Kehormatan Hakim agar memecat MAA, CG dan RAR dari jabatannya sebagai hakim dan menuntut PN Cibinong melaksanakan asas keadikan dalam penegakan hukum dalam kasus pencabulan terhadap dua orang anak ini," tutur Arifin kepada wartawan, Senin (29/4).

Dia melanjutkan keputusan majelis hakim yang membebaskan terdakwa HI pelaku pencabulan kepada dua orang anak  dikarenakan tidak ada yang melihat langsung kejadian pencabulan  dianggap keputusan yang tidak adil.

"Ada ketidak adilan dari keputusan  majelis hakim karena tidak mengindahkan hak-hak anak sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut kami kasus ini telah memenuhi syarat penjatuhan pidana karena selain pelaku mengakui perbuatannya juga ada dua alat bukti yang sah sesuai pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 serta pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," lanjutnya. (Reza Zurifwan)