Fly Over Martadinata Bogor Terancam Molor

Fly Over Martadinata Bogor Terancam Molor
Pembangunan fly over Martadinata terancam molor, bahkan mandek. Pemkot Bogor masih menunggu izin dari PT KAI. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor- Pembangunan fly over Martadinata terancam molor, bahkan mandek. Pemkot Bogor masih menunggu izin dari PT KAI.

Di Jalan Martadinata, Cibogor, Kota Bogor, para pekerja asyik sendiri. Mereka menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Mereka asyik di tengah kebisingan lalu lintas yang kerap macet gara-gara proyek mereka.

Hingga kini, proyek tersebut masih berjalan. Cukup lancar. Tapi, pembangunan fly over itu bukan tanpa ancaman kendala. Salah satunya, pihak Pemerintah Kota Bogor, belum juga mengantongi izin pembangunan perlintasan tidak sebidang sementara dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, selain menanti tanggapan resmi jajaran direksi, Pemkot Bogor juga meminta kepada PT KAI agar memberikan dispensasi anggaran terkait pembangunan perlintasan tidak sebidang sementara. 

“Kami masih nunggu jawaban Direksi PT KAI terkait permohonan untuk memberikan dispensasi agar perlintasan tidak sebidang RE Martadinata digratiskan atau tidak kena biaya. Kami juga belum menganggarkan,” ungkap Dedie kepada wartawan, Jumat (12/7).

Dedie melanjutkan, pertemuan terakhir antar Pemkot Bogor dan PT KAI, sempat membahas sejumlah permasalahan teknis dan administrasi, terutama pembahasan tentang persiapan penggeseran kabel listrik aliran atas milik PT KAI.

“Di pertemuan terakhir kami membahas banyak hal, salah satunya persiapan penggeseran kabel listrik aliran atas milik PT KAI. Salah satu solusinya adalah dengan adanya perlintasan tidak sebidang sementara ini,” bebernya.

Dedie menjelaskan, izin pergeseran kabel listrik aliran atas milik PT KAI, harus segera diselesaikan. Pasalnya, hal itu juga yang menjadi penentu suksesi proyek fly over Martadinata. 

“Kalau izin dari PT KAI belum keluar, kami takut proses pembangunan ini jadi molor. Saya berharap, paling lambat awal Januari 2020 mendatang proyek pembangunan tersebut sudah bisa digunakan para pengguna jalan. Kami berencana sebelum digunakan, fly over ini akan kami uji coba terlebih dahulu. Jadi Januari sudah siap digunakan, Desember kami lakukan uji coba,” jelasnya.

Dedie menegaskan, pihaknya meminta agar Balai Besar Jalan Nasional bisa membantu dalam mendorong pengeluaran izin PT KAI. Dirnya menargetkan, setidaknya awal Juli ini harus sudah ada tanggapan dari pihak terkait jika ingin semuanya berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 

“Kami berharap Balai Besar bisa menuntaskan permasalahan izin perlintasan tidak sebidang ini,” bebernya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengungkapkan, saat ini pembangunan fisik masih berlangsung. Dirinya memprediksi, pembangunan tersebut sedikit meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan. 

Ia juga mengakui, rumitnya aturan yang mesti ditempuh adalah satu masalah serius yang mengakibatkan proyek tersebut melenceng dari target yang sudah ditetapkan. “Memang ada keterlambatan terkait perizinan dari PT KAI. Soalnya PT KAI punya aturan tersendiri. Jadi kita harus patuhi aturan mainnya dulu,” pungkasnya. (Rizki Mauludi)