Diikat Macam-macam Aturan, Tembakau Jabar Tetap Ngebul

Diikat Macam-macam Aturan, Tembakau Jabar Tetap Ngebul
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sudah ketuk palu pada 21 Maret 2019 lalu.

Perda tersebut jadi upaya melaksanakan ketentuan pasal  52 Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Dody Firman Nugraha mengatakan dengan adanya sejumlah peraturan tersebut tidak berpengaruh kepada keberlangsungan komoditi tembakau di Jabar. 

"Enggak pengaruh karena pasarnya sudah jelas. Pasarnya bukan hanya untuk rokok saja untuk tembakau yang dihasilkan oleh petani Jabar. Jadi mereka punya pasar sendiri kalau pun ada pembatasan soal rokok," ujar Dody.

Sedikitnya ada 12 daerah di Jabar sebagai sentra penghasil tembakau, yaitu Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Garut, Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka , Pangandaran, Subang dan Sumedang. Berdasarkan data 2017 lalu, dia sampaikan, untuk komoditi tembakau terdapat 10.106 hektare luas lahan perkebunan dan menghasilkan 8.498 ton atau rata-rata 910 kilogram per hektare.

Dia tak menampik, jumlah tersebut memang masih di bawah provinsi penghasil tembakau lainnya, sebut saja Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Tengah (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun secara kualitas, tembakau Jabar boleh diadu. 

"Jadi kalau memang kualitas tembakau NTT atau NTB pengen bagus harus dicampur dengan tembakau kita maka harganya naik," katanya.

Kualitas tembakau di Jabar yang jempolan ini, menurut dia, tak terlepas dari para petani di Jabar yang sangat telaten dalam memperlakukan pohon tembakau dari mulai produksi hingga proses panen. Terlebih, Jabar pun memiliki karakter tanah dan varietas tembakau yang unggul.

"Varietas ya berpengaruh juga tapi kalau dengan perlakuan tanpa ada sentuhan teknologi nggak akan optimal," kata dia.

Dengan adanya sejumlah peraturan mengenai rokok, menurutnya, tidak memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan petani tembakau di Jabar. Mengingat, komoditi tembakau tidak melulu digunakan untuk industri rokok.

"Jangan berpikir tembakau hanya untuk rokok, untuk parfum, obat juga. Bahkan minyak tembakau ini harganya mahal," katanya.

Hanya saja, dia tak menampik, akses jalan produksi menuju perkebunan tak terkecuali tembakau rata-rata tidak mulus dan perlu ada perbaikan. Menurut Dody, kondisi ini tak berbeda jauh dengan yang dialami oleh sektor peternakan maupun pertanian. 

"Apakah di pertanian tanaman pangan ataupun peternakan akses jalan biasanya ke kawasan produksi itu perlu perbaikan. Tapi enggak semua juga," katanya.

 

DBH CHT

Tahun 2019 ini, pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019.

Adapun total dana bagi hasil yang dibagikan kepada daerah pada tahun anggaran 2019 senilai Rp3,17 triliun. Angka ini melonjak dibandingkan alokasi DBH CHT pada 2018 sebesar Rp2,96 triliun.

Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Barat untuk mendongkrak sektor perkebunan, khususnya komoditi tembakau.

"Ini yang kami upayakan akan mengkoordinasikan Urusan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Jadi kita meminta ada penambahan untuk di kita terutama kepada petani, salah satunya untuk sarana-sarananya," kata Dody.

Dody kembali menyampaikan, banyak produk yang dapat dikembangkan dari komiditi tembakau ini. Sementara untuk pengolahan agar menjadi sebuah produk tentu harus ada bantuan kepada para petani. 

"Kita terbatas anggarannya. Nah saya berharap dari anggaran DBH CHR itu bisa membantu mereka di aspek budidaya sampai pengolahannya," harap dia.

Selain itu, Dody juga menyarankan setiap dinas perkebunan kabupaten kota di Jabar selalu sigap menginventarisasi para petani, untuk kelancaran produksi mereka. Terutama yang sifatnya sangat urgent. 

"Contohnya jalan produksi , jalan utama, irigasi, drainase dan sebagainya lebih diprioritaskan mana yang harus lebih dulu karena terbatas anggaran. Apakah melalu APBD," katanya.

Pemprov Jabar pun, dia katakan, telah mengalokasikan anggaran untuk membantu para petani di sejumlah perkebunan. Bahkan mengupayakan agar gelontoran dana dari pusat dapat maksimal.

"Tahun sekarang kita sudah bikin beberapa embung di Sumedang, memang inginnya semua tapi karena kita terbatas anggaran," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)