Keterlambatan Pembayaran BPJS, Keuangan RSUD Kota Bogor Goyah?

Keterlambatan Pembayaran BPJS, Keuangan RSUD Kota Bogor Goyah?
Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Rubaeah. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor - Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Rubaeah mengklaim keuangan goyah lantaran tak ada anggaran surplus untuk operasional.

Rubaeah mengungkapkan kondisi keuangan RSUD Kota Bogor dipicu keterlambatan pembayaran klaim dan pengurangan pendapatan dari BPJS Kesehatan karena ada aturan yang berjenjang. Oleh karena itu, Rubaeah segera melakukan evaluasi guna menstabilkan keuangan serta keuangan untuk operasional RSUD Kota Bogor.

"Ya kita tahu, keterlambatan BPJS dari tahun 2014, sejak ada aturan berjenjang rujukan. Sampai saat ini ada keterlambatan terus. Ternyata ada pengurangan pendapatan BPJS Kesehatan, dari aturan yang berjenjang," ungkap Rubaeah kepada INILAH belum lama ini di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Rubaeah melanjutkan, pengajuan anggaran ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Kota Bogor tidak diperbolehkan, sehingga anggaran yang diajukan ke APBD yaitu untuk pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Karena semua RS harus memiliki itu.

"Anggaran RSUD bisa minta ke APBD, tapi yang bersifat investasi, seperti pembangunan gedung RSUD dan pembelian alat kesehatan. Itu yang boleh," tambahannya.

Rubaeah menjelaskan, yang tidak boleh adalah seperti beberapa waktu lalu RSUD ada pengajuan obat-obatan ke APBD, tapi di presisi karena dirinya sebagai Plt tidak memperbolehkan itu. Pengajuan sudah dilakukan RSUD sejak dari dahulu, tapi tidak pernah di ACC karena surplus pemasukannya. 

"Kenapa dari tahun 2017 habis sebesar Rp17 miliar?, bahkan sampai sekarang nol dana untuk operasional. Ini jadi pertanyaan saya, karena itu harus ada evaluasi. Mungkin tadi karena keterlambatan BPJS Kesehatan dan karena tadi pendapatan yang berkurang," jelasnya.

Rubaeah menegaskan, hal tersebut menjadi tanda tanya, karena ada sistem baru dan pendapatan yang berkurang. Untuk itu perlu evaluasi, kenapa bisa tergerus.

"Karena dalam sistem BLUD tidak boleh ada minus. Seharusnya surplus kan ya. Sehingga ini kan bebas harusnya menggunakan anggaran dengan sistem BLUD," tegasnya.

Ruabeah menekankan, bahwa tidak adanya dana surplus untuk operasional bukan karena tidak ada pimpinan RSUD, sehingga hal itu sangat tidak mungkin karena ada pejabat lain dibawah-bawahnya serta keputusan bisa dibuat oleh Wali Kota Bogor atau melalui Dewan Pengawas (Dewas). 

"Ya itu masalah kebijakan bisa mengatasi lah. Yang harus dievaluasi yang tergerus tadi. Dana surplus tidak ada kenapa ini?, biasanya kan ada," pungkasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi Kepala Cabang  BPJS Kesehatan tidak mengangkat telepon dan tidak menjawab pesan what app pada Minggu (14/07/2019). Selain itu staff yang dipercaya sebagai humas BPJS menolak telepon wartawan. (Rizki Mauludi)