DPRD Kecewa, Sekolah Negeri Tingkat SMA Sederajat Pungut DSP

DPRD Kecewa, Sekolah Negeri Tingkat SMA Sederajat Pungut DSP
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor kecewa dengan muncul kembali pungutan Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) sekolah negeri di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di wilayah Kota Bogor setelah pengelolaan SMA sederajat di bawah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, saat pengelolaan SMA di bawah Kota Bogor DSP sekolah negeri sudah ditiadakan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Atty  Soemaddikarya mengatakan, dirinya menerima informasi dari masyarakat bahwa tahun 2019 ini dipungut DSP, sebagai unsur pimpinan komisi IV DPRD Kota Bogor sangat tidak setuju adanya DSP bagi sekolah negeri.

"Hal ini sangat memberatkan masyarakat terlebih bagi masyarakat miskin. Masuk tahun ajaran baru bukan ajang memcari uang dari keringat masyarakat dalam hal ini orang tua siswa baru. Jangan lagi memakai dalih dan judul yang macem-macem," ungkap Atty kepada INILAH, Rabu (17/7/2019).

Atty melanjutkan, bayaran setiap bulan saja sudah berat bagi masyarakat miskin, sekarang ditambah adanya DSP. Sekolah setingkat SMA negeri yang diambil alih provinsi bukan meringankan tapi mala sebaliknya.
 
"Kebijakan atas DSP sangat ngaco dam berbanding terbalik dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat yang akan menggratiskan SMA/SMK negeridi wilayah Jawa Barat. Tapi kenyataannya dilapangan berbeda, malah ada DSP yang memberatkan. Kebijakan ini akan berdampak buruk pada wajah pendidikan, bagaimana melahirkan generasi bangsa jika biaya pedidikan seperti bernafas dalam lumpur," tegasnya.

Atty mempertanyakan, pengawasan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) wolaya 2 terhadap SMA sederajat di wilayah Kota Bogor.

"Dimana pengawasan provinsi?, kok bisa terjadi hal seperti ini. Kota Otot masuk KCD wilayah 2, apalagai ada tawuran tingkat SMA sederajat. Dimana posisi yang disebut satgas pelajar?," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi mengatakan, saat SMA sederajat dibawah Kota Bogor DPS gratis, tapi kenapa sekarang bisa muncul kembali DSP.

"Ya sekarang harapan saya diambil alih kembai Pemkot Bogor saja lagi dari provinsi. Kan kami canangkan wajib belajar 12 tahun, sehingga DSP itu dihapuskan dari sekolah negeri. Faktanya malah dibawah pemprov memungut lagi DSP tingkat SMA sederajat itu," terang Yus.

Yus menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan pendidikan Kota Bogor sudah digaungkan wajib belajar 12 tahun. Sehingga tahun 2016 DSP mulai digratiskan.

"Sekolah sudah diberikan subsidi Rp1 miliar pertahun. Kecewa kami, mending kembalikan ke daerah saja pengelolaannya, kami masih sanggup untuk menangani SMA," pungkasnya. (Rizki Mauludi)