Pengamat: 'Pencaplokan' Enam Kecamatan Bukti Sikap Elit dan Arogansi Bima Arya

Pengamat: 'Pencaplokan' Enam Kecamatan Bukti Sikap Elit dan Arogansi Bima Arya
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi menilai langkah Pemkot Bogor 'mencaplok' enam kecamatan (Dramaga, Ciomas, Sukaraja, Ciawi, Tamansari dan Caringin) untuk pemekaran wilayah merupakan bukti sikap elit dan arogansinya Wali Kota Bogor Bima Arya.

Yus menuturkan, sosok Bima Arya merupakan politikus yang lahir dari kaum elit dan bukannya muncul dari akar rumput. Berdasarkan hal itu, dia mengaku wajar kalau mindset dan kebijakannya pro elit seperti penataan taman, sistem  satu arah, pembangunan lawang salapan dasakreta dan lainnya.

"Keinginan 'pencaplokan' enam kecamatan ini bukti sikap elit dan arogansinya Wali Kota Bogor Bima Arya karena keinginannya itu langsung disampaikan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tanpa berdiskusi dahulu dengan Ade Yasin selaku Bupati Bogor," tutur Yus kepada INILAH, Rabu (17/7/2019).

Pria yang juga Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor ini menambahkan seharusnya Bima Arya berkaca bahwa dalam mengurus program kerja khususnya enam kecamatan yang ada di Kota Bogor pun kurang berhasil karena kurang substansial.

"Program kerjanya banyak yang tidak 'menyentuh' masyarakat seperti tata kelola pasar, pembangunan di enam kecamatan dan transportasi yang saya nilai tidak berhasil. Banyak program kerjanya yang saya lihat hanya pencitraan karena yang 'diurus' itu hanya sekitar Istana Bogor dan hanya 'memanjakan' Presiden RI ketika pulang ke Kota Bogor," tambahnya.

Yusfitriadi juga melihat ada gap psikologis antara Bima Arya dan Ade Yasin yang lahir dari akar rumput hingga dalam beberapa kesempatan seperti berkumpulnya tokoh muda beberapa waktu lalu hingga perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) Bima Arya tidak mengundang adik kandung Rahmat Yasin tersebut.

"Saya lihat ini ada gep psikologis diantara mereka hingga tak ada komunikasi dalam wacana pemekaran wilayah yang membuat gaduh masyarakat Kabupaten Bogor," jelas Yus.

Akan dibukanya morotarium daerah otonomi baru (DOB) pada 2020 dan diberlakukan lagi pada 2021 membuat sikap Pemkot Bogor yang akan 'mencaplok' enam kecamatan di Bumi Tegar Beriman dianggapnya 'miskin' kajian.

"Aspirasi pemekaran atau perluasan wilayah itu harusnya dari bawah atau akar rumput dan bukannya muncul dari elit. Pembukaan morotarium DOB ini juga untuk wilayah yang telah diusulkan sejak lama dan telah memenuhi syarat hingga saya pesimis keinginan Bima Arya atau Pemkot Bogor tersebut bisa terwujud," lanjutnya.

Secara terpisah, Ade Yasin enggan mengomentari wacana 'pencaplokan' enam kecamatan di wilayahnya. Pasalnya, Bima Arya dan dirinya belum berbicara sama sekali tentang hal tersebut.

"Saya belum bisa berkomentar lebih lanjut karena wacana 'pencaplokan' atau akusisi enam kecamatan diatas karena sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut. Selain saya, masyarakat di enam kecamatan  diatas juga tidak diajak bicara sama Wali Kota Bogor Bima Arya," ucap Ade.

Dia menerangkan, dibandingkan keinginan perluasan wilayah Kota Bogor, dia menilai lebih realistis rencana DOB Bogor wilayah Bogor Barat karena lebih dari 10 tahun persiapannya.

"Yang lebih realistis itu DOB Bogor Barat yang semua syaratnya sudah dipenuhi dan hanya tinggal 'diketuk' atau disetujui oleh Presiden Joko Widodo, InsyaAllah Bogor Barat dengan 14 kecamatannya akan 'berpisah' dengan Kabupaten Bogor," terangnya. (Reza Zurifwan)