Pemkab Bandung Sosialisasikan Sabangsa Melalui Kampung KB

Pemkab Bandung Sosialisasikan Sabangsa Melalui Kampung KB
Bupati Dadang M Naser hadiri Rakerda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Sutan Raja Hotel, Soreang. (Istimewa)

INILAH, Soreang - Guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyosialisasikan program Sabilulungan Membangun Keluarga Sejahtera (Sabangsa) melalui Kampung Keluarga Berencana (KB).

Bupati Bandung Dadang M Naser mengungkapkan, program tersebut bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga.

“Penerapan kedelapan fungsi ini akan membantu keluarga menjadi lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan,” ungkap bupati saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Sutan Raja Hotel, Soreang, beberapa waktu yang lalu.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan, jumlah posyandu di Kabupaten Bandung mencapai 4.288 buah, yang terdiri dari 738 madya, 1.601 purnama dan 1.949 mandiri.

“Jika dilihat dari jumlah posyandu tersebut, pembangunan KB di Kabupaten Bandung sangat luar biasa. Selain itu kita juga tidak memiliki posyandu pratama. Kita tinggal mengeluarkan inovasi agar masyarakat dapat memahami apa saja fungsi keluarga, sehingga program Sabangsa dapat dipahami oleh semua masyarakat,” jelas bupati.

Dalam pembangunan bidang KKBPK, dirinya berpendapat terdapat beberapa kendala, di antaranya perbedaan pandangan terhadap KB dan ketidakselarasan produk hukum terkait kependudukan dan KB.

“Padahal bagi pemerintah daerah sendiri, program KB memiliki banyak keuntungan. Di antaranya menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu,” imbuh Dadang.

Pada kegiatan itu, dirinya meminta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung dan komponen pembangunan daerah agar melakukan berbagai langkah penguatan program KKBPK yang tepat sasaran.

“Oleh sebab itu, penguatan sinergi dan komitmen para stakeholder di seluruh tingkatan wilayah harus dilakukan. Saya berharap kegiatan ini dapat melahirkan kebijakan dan program yang berkontribusi untuk visi dan misi Pemkab Bandung,” harapnya.

Sementara Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung Hendi Ariadi Purwanto menjelaskan, rakerda tersebut bertujuannya untuk menyusun strategi dalam meningkatkan komitmen mendukung pemerintah dalam melaksanakan program KKBPK.

“Program KKBPK pada saat ini dihadapkan pada beberapa persoalan, seperti laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yakni 1,63%, masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJT (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yaitu sekitar 24, 94% dari total akseptor dan masih kurangnya pengetahuan remaja terkait isu tentang reproduksi yang sehat,” jelas Hendi.

Dalam rangka mengatasi persoalan itu, lanjutnya, keberadaan kampung KB bisa menjadi salah satu solusi yang tepat, pasalnya keberadaan kampung KB di Kabupaten Bandung baru berjumlah 86 yang tersebar di 31 kecamatan.

Dengan dibentuknya kampung KB ini, diharapkan dapat lebih menggelorakan kembali program KKBPK di tengah masyarakat.

“Melalui rakerda ini, diharapkan dapat menyatukan langkah semua pihak dalam membangun program KKBPK untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera serta masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing, di mana pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM yang sesuai dengan visi dan misi Pemkab Bandung,” pungkasnya. (Agus SN)