26 Perusahaan Diadukan ke DLH Kabupaten Bogor

26 Perusahaan Diadukan ke DLH Kabupaten Bogor
Ilustrasi/Reza Zurfwan

INILAH, Cibinong – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, hingga Juli ini, sudah menerima 26 pengaduan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan. Persoalan utamanya, perusahaan diduga mencemari lingkungan.

“Hingga saat ini ada 26 aduan dugaan pencemaran lingkungan bahan beracun dan berbahaya (B3), pencemaran udara, gangguan getaran dan kebisingan yang dilakukan oleh perusahaan. Umumnya masyarakat sekitar yang mengadukan dugaan tersebut ke DLH,” ucap Kasie Pengaduan DLH Kabupaten Bogor Riri Agustina kepada wartawan, Kamis (18/7).

Dia menerangkan dari 26 aduan tersebut, perusahaan-perusahaan yang dicurigai tersebut belum terbukti telah mencemarkan lingkungannya. Tapi, pihaknya tetap memberikan arahan kepada kedua belah pihak atas konfliknya.

“Kalau tahun lalu ada perkebunan sawit dan 15 perusahaan di Cileungsi yang kami berikan sanksi karena mencemarkan lingkungan dengan pembuangan limbahnya. Tahun ini, kami belum menemukan bukti adanya pencemaran lingkungan. Walaupun tidak ditemukan, kami meminta agar komunikasi kedua pihak diperbaiki dan perusahaan mau mengkoreksi dirinya,” terangnya.

Terkait masih rendahnya hukuman pencemaran lingkungan hidup seperti yang terjadi pada tahun lalu, Riri menjelaskan kewenangan penuntutan berada di tangan Satpol PP atau kepolisian.

“Kalau masalah sanski atau hukuman, itu tergantung yang menuntut, misalnya Satpol PP atau kepolisian. Saya sih inginnya para pencemar lingkungan, khususnya lembaga atau perusahaan, diancam pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pencemaran Lingkungan Hidup di mana hukuman penjaranya selama tiga tahun atau denda Rp3 miliar serta dicabut izin usahanya,” jelas Riri.

Terpisah, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho menuturkan masih kurangnya jumlah anggota Satreskrim Polres Bogor menjadi kendala dalam menjerat perusahaan pembuang limbah dengan hukuman yang lebih berat.

“Alasan kami menuntut perusahaan pencemar lingkungan dengan Perda nomor 4 tahun 2016 dan bukannya dengan pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 itu, agar kasus tersebut cepat diproses. Kalau kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Bogor, proses ke persidangannya bisa sampai enam bulan,” tutur Agus. (reza zurifwan/ing)