Tak Kunjung Ditangkap, Kejari Masih Cari MH

Tak Kunjung Ditangkap, Kejari Masih Cari MH
Kepala Kejari Kota Bogor Yudi Indra Gunawan. (Net)

INILAH, Bogor - Kejaksaan Negeri Kota Bogor hingga kini belum menangkap MH, satu tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018.

Meski begitu, Kepala Kejari (Kajari) Kota Bogor Yudi Indra Gunawan memastikan bahwa MH tidak akan kabur keluar negeri, pihaknya juga masih memburu MH sampai saat ini.

Yudi mengatakan bahwa hingga kini penanganan terhadap perkara dugaan korupsi KPUD tersebut masih berjalan. "Masih berjalan kok perkaranya," ungkapnya kepada wartawan pada Kamis sore (18/7/2019).

Saat ditanya terkait apakah dirinya telah mengeluarkan surat perintah (sprint) kepada Seksi intelijen agar segera melakukan pencarian terhadap MH, Yudi menyatakan bahwa hal itu merupakan urusan internal Korp Adhyaksa. "Soal administrasi nggak usah dibahas ya," tambahnya.

Yudi menegaskan, bahwa apabila seorang tersangka sudah tiga kali mangkir dari panggilan hukum acara, maka sudah menjadi kewajiban untuk menjemput paksa dan menjadikan tersangka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). 

"Kalau Kajari sudah bicara itu lebih dari sprint. Yang pasti sekarang MH sedang dicari," tegasnya. Saat disinggung peluang MH untuk kabur ke luar negeri, Yudi memastikan bahwa itu tidak akan terjadi karena pertimbangan tempat bekerja MH dan penghasilannya.

"Dia kan kerja di pemda, gajinya berapa sih? Jadi sepertinya tidak mungkin kabur keluar negeri," jelasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (10/7/2019), Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Widiyanto Nugroho mengatakan, bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan surat perintah pencarian terhadap MH. 

"Kami bekerja berdasarkan surat perintah, tapi tentunya harus ada berita acara dari aparatur wilayah tempat tinggal tersangka yang menerangkan bahwa MH tak ada di rumahnya," ungkapnya.

Widi menyatakan, seksi intelijen hanya sebatas supporting untuk seksi lain. Sehingga tidak serta merta ketika seseorang dijadikan DPO. 

"Seksi Tindak Pidana Khusus memang sudah mengajukan permohonan bantuan, tapi kami masih tunggu surat perintah," terangnya.

Widi menyatakan bahwa MH ditetapkan sebagai DPO berdasarkan surat perintah print-2356/O.212/FD.1/06/2019.  "Surat DPO sudah didapat, tapi sprint untuk mencari MH," pungkasnya. (Rizki Mauludi)