Kemenkumham Relokasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor

Kemenkumham Relokasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bandung - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melakukan peletakan batu pertama gedung baru Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor, Kamis (18/7/2019). Gedung baru kantor imigrasi itu berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 19 di atas lahan seluas 14.200 m2 dan luas bangunan 5.141 m2.

Menurutnya, kantor imigrasi yang saat ini berdiri berada di tengah Kota Bogor. Gedung seluas 1.302 m2 di atas lahan 908 m2 itu diakuinya belum maksimal memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Terlebih, saat ini jumlah permintaan pelayanan keimigrasian semakin meningkat. Artinya, sarana dan prasarana yang ada menjadi sangat kurang dalam mendukung pelayanan agar dapat berjalan dengan baik.

"Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan relokasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Selain itu, banyak pengaduan dari masyarakat terkait kekecewaan pelayanan publik terkait pelayanan dan fasilitas hingga kendala aplikasi pelayanan," jelasnya.

Yasonna mengapresiasi pungutan liar pada pelayanan di lingkungan Kemenkumham saat ini trennya semakin berkurang. Hal itu diakuinya sebagai indikator meningkatnya integritas serta ada pengawasan intens. 

"Dengan pembangunan gedung baru ini, saya harap bisa menumbuhkan energi baru kepada pimpinan dan seluruh pegawai di jajaran Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memastikan pembangunan gedung tersebut akan diawasi ketat. Apalagi, waktu pembangunan relatif mepet. Batas akhir penyelesaian gedung tersebut hanya sampai Desember 2019. 

Dia memastikan Pemkot Bogor mendukung penuh relokasi gedung tersebut. Apalagi, tingkat kebutuhan terkait keiimigrasian di daerahnya kini semakin meningkat. Izin pembangunan diakuinya berjalan lancar dan mudah-mudahan pembangunan bisa rampung pada batas akhir yang ditantukan. 

"Untuk pengawasannya, saya meminta Camat Tanah Sareal mengkoordinasikan di wilayah. Kemudian Disperumkim dan perizinan terus memonitor ke sini. Muspida juga membackup karena harus gerak cepat ini, Desember harus selesai ini," tegas Bima. (Rizki Mauludi)

Loading...