Perempuan dan Anak Kerap Mengalami Kekerasan, KPPPA Meminta Ini Ke Bupati Bogor

Perempuan dan Anak Kerap Mengalami Kekerasan, KPPPA Meminta Ini Ke Bupati Bogor
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Cibinong - Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bogor harus disikapi serius pemerintah daerah. Pasalnya, kasus tersebut terhitung sering terjadi.

Untuk itu, Gender Adviser Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Sri Wahyuni meminta Bupati Bogor Ade Yasin membuat kebijakan konkret penanganan dan penanggulangan kasus tersebut.

"Kebijakan konkret Bupati Bogor Ade Yasin harus bermula dari penganggaran pengentasan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu pun harus ada kebijakan untuk pengentasan kemiskinan karena kemiskinan merupakan faktor pemicu kekerasan maupun perceraian," pinta Sri kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

Dia menyebutkan, faktor pemicu kekerasan perempuan dan anak itu yakni tingginya angka pernikahan dini maupun masih adanya kasus korupsi yang terjadi.

"Seperti daerah lainnya, angka pernikahan dini juga lumayan tinggi lalu ketika ada korupsi itu masyarakat juga harus sadar efek negatifnya seperti rendahnya angka rata-rata lama sekolah," tambahnya.

Selain faktor itu, dia menilai karena masih rendahnya perwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Bogor.

"Bagaimana kebijakan pemerintah daerahnya peduli kepada perempuan dan anak kalau keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bogor masih rendah. Angkanya masih di bawah angka 30% dari jumlah 55 pimpinan dan anggota DPRD," terang Sri.

Ia melanjutkan, ke depan kaum perempuan harus melek terhadap politik karena politik bisa mengubah Kabupaten Bogor dari kabupaten yang biasa-biasa saja menjadi kabupaten termaju se-Indonesia.

"Kaum perempuan saya lihat masih belum melek politik padahal dengan 'menguasai' politik dengan cara yang benar, Kabupaten Bogor bisa menjadi kabupaten termaju seIndonesia," lanjutnya.

Terpisah, Kabid Pemulihan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor Dian Muldiansyah berdalih bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah membuat layanan rujukan sosial terpadu. Koordinasi ini diterapkan agar masalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masalah lainnya bisa segera tertangani.

"Selain membuat layanan rujukan sosial terpadu kami juga melibatkan tokoh masyarakat untuk jadi relawan melakukan sosialisasi bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepada masyarakat kami menghimbau agar tetap siaga karena pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya orang yang tinggal tidak jauh dari rumah," tukas Dian. (Reza Zurifwan)