DLH Kab. Bogor Uber Pencemar Cileungsi

DLH Kab. Bogor Uber Pencemar Cileungsi
(Ilustrasi/Reza Zurifwan)

 

INILAH, Bogor- Siapakah pelaku pencemaran Sungai Cileungsi? Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memelototkan mata, mencari perusahaan pembuang limbah.

 

Aparat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, kini harus mengurangi waktu istirahatnya. Tugas berat sudah menunggu: menemukan pelaku pencemaran Sungai Cileungsi yang meresahkan masyarakat.

Kepala DLH Kabupaten Bogor Panji Ksatriyadji mengatakan pihaknya masih melakukan pengawasan terhadap pencemaran sungai itu. Mereka pun masih menunggu hasil uji petik yang sedang dilakukan.

“Hasil penulusuran saya, pencemaran lingkungan baru terjadi, mulai dari Jembatan Cikuda, Desa Wanaherang dan Jembatan Parigi Villa Nusa Indah, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri,” ujarnya kepada INILAH, Senin (22/7/2019).

Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pembuangan limbah dari pabrik. Karena itu, penyidik penegakan lingkungan hidup (PPLH) masih mengawasi pabrik-pabrik di sekitar Sungai Cileungsi.

“PPLH masih melakukan pengawasan puluhan pabrik untuk mencari mana perusahaan  yang membuang limbahnya ke dalam aliran Sungai Cileungsi,”  sambungnya.

Panji menjelaskan setelah mengambil sampel atau contoh air di tiga titik di Sungai Cilrungsi, Minggu (21/7), hasil pemeriksaan laboratariumnya baru akan diketahui selama 14 hari kerja atau Rabu (7/8) mendatang.

“Kuat dugaan memang ada pembuangan limbah bahan beracun berbahaya (B3) karena warna air hitam dan mengeluarkan bau yang menyengat atau busuk hingga kurang layak digunakan masyarakat,” jelasnya.

Akibat banyak pelanggaran pencemaran lingkungan hidup, ia berharap ke depan kawasan industri tidak berada di aliran Sungai Cileungsi. Sebab, dari 70 perusahaan yang diawasi oleh DLH atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2018 lalu didominasi oleh perusahaan yang berada di aliran Sungai Cileungsi.

“Ini rawan pelanggaran pencemaran lingkungan hidup seperti pembuangan limbah dan akibatnya berkonflik dengan masyarakat sekitar hingga mengadu kepada kami,” lanjutnya.

Data yang dihimpun INILAH, khusus di sepanjang aliran Sungai Cileungsi pada tahun  2018 lalu, ada 70 perusahaan yang masuk dalam pengawasan KLHK, DLH Kabupaten Bogor, Polda Jawa Barat maupun Mabes Polri. Dari sekian banyak kasus 15 perusahaan di antaranya divonis bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong dan didenda Rp15 juta rupiah perperusahaan. 

Panji menyebutkan pihaknya masih kekurangan petugas satuan tugas lingkungan hidup. Akibatnya, PPLH kewalahan melakukan pengawasan.

Dia menambahkan satgas lingkungan hidup hanya 40 orang yang bertugas di masing-masing kecamatan. Jumlah ini kurang karena belum seimbang dengan jumlah perusahaan yang mencapai ribuan.

“Akibat kekurangan jumlah satgas lingkungan hidup, para PPLH kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Untungnya masyarakat  turut aktif melaporkan dugaan pencemaran lingkungan hidup hingga kami terbantu,” kata Panji. (Reza Zurifwan)

Loading...