Tambang Ilegal di Ciawi, Mahasiswa Desak Polda Turun Tangan

Tambang Ilegal di Ciawi, Mahasiswa Desak Polda Turun Tangan
(Reza Zurifwan)

INILAH, Ciawi – Usaha tambang ilegal galian C di RT 08 RW 03 Desa dan Kecamatan Ciawi kembali beroperasi. Ketua BEM KM Universitas Djuanda Arifin mendesak agar Polda Jawa Barat mengamankan pengusaha tambang tersebut seperti halnya kejadian serupa di Kecamatan Cariu.

“Keberadaan usaha ilegal galian tambang baik di Ciawi maupun wilayah lainnya telah merusak lingkungan, berdampak negatif bagi kesehatan dan menelan korban jiwa karena terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Karena itu, kami sebagai mahasiswa mendesak Polda Jawa Barat menertibkan usaha tambang ilegal ini,” kata Arifin kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

Kepada Satpol PP atau Pemkab Bogor, mahasiswa jurusan FISIP ini  meminta para pengusaha galian tambang ilegal tersebut dijerat pasal 67 dan 158 Undang-Undang (UU) Minerba yang isinya antara lain mengatur tentang kewajiban pengusaha memenuhi IUP, IPR, dan IUPK sebelum melakukan aktivitas pertambangan.

“Dengan UU Minerba, ancaman hukumannya bisa enam tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Langkah ini dilakukan agar ada efek jera karena di Kabupaten Bogor pengusaha kerap berpoperasi lagi setelah ditindak dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang ketertiban umum yang hukuman penjaranya 3 bulan  atau denda maksimal Rp 50 juta,” pintanya.

Arifin menegaskan apabila usaha galian tambang C tetap beroperasi dalam beberapa hari kedepan, mahasiswa Universitas Djuanda akan mengontrog Kantor Satpol PP Kabupaten Bogor.

“Kalau para penegak perda tidak juga menertibkan, kami yang akan mdngontrog Kantor Satpol PP Kabupaten Bogor untuk mempertanyakan apa kerja mereka atas maraknya galian tambang ilegal. Apalagi Bupati Bogor Ade Yasin baru-baru ini menegaskan tidak mentolelir usaha ilegal tersebut karena lebih banyak mudaratnya ketimbang efek positifnya,” tegas Arifin 

Menanggapi kembali beroperasinya usaha tambang ilegal galian C di Ciawi setelah sebelumnya ditertibkan, Kabid Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho menuturkan dalam waktu  dekat akan menertibkan kembali usaha ilegal tersebut.

“Kami akan tertibkan lagi usaha tambang ilegal tersebut seperti di Kecamatan Cariu. Kami setuju pengusahanya dijerat dengan UU Minerba dengan melimpahkan kasus ini ke pihak kepolisian,” tukas Ridho. (reza zurifwan/ing)