Tindak Pelanggar Perda

Tindak Pelanggar Perda


INILAH, Bandung,- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jawa Barat berusaha keras melakukan penindakan pelanggar perda. 2019 ini mereka menargetkan 150 kasus tuntas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jawa Barat, Haryadi Wargadibrata menuturkan saat ini sudah menyelesaikan sekitar 40 kasus pelanggar Perda.

“Sekitar 110 kasus lagi masih kita tangani. Mudah-mudahan akhir tahun 2019 ini target penanganan bisa terselesaikan," jelas Haryadi dalam acara rapat koordinasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Hotel Katulistiwa, Sumedang, akhir pekan lalu.

Menurut Haryadi, Sekretariat PPNS telah dibentuk sejak tahun 2014 lalu. Pembentukan sekretariat dimaksudkan untuk memberikan ruang kegiatan PPNS yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga, akan mempermudah dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah.

Lebih lanjut Haryadi menuturkan salah satu makna otonomi daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka konsekuensi logis dan yuridis setiap pelaksanaan urusan yang sudah didesentralisasikan kepada daerah otonom harus diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah berupa Perda," jelasnya.

Haryadi mengatakan setiap peraturan daerah yang tidak ditaati oleh subyek hukum, akan  dilakukan penegakan oleh Satpol-PP dan dalam tahap penyidikan untuk mengungkap pelanggaran tersebut dilakukan oleh PPNS. 

"Karenanya, peranan penyidik pegawai negeri sipil sangat strategis dalam rangka ikut menjamin ditaatinya setiap peraturan daerah,” katanya.

Haryadi mengaku, saat ini petugas PPNS yang aktif di Jawa Barat sebanyak 118 petugas. Seluruh petugas inilah yang saat ini tengah menjalani  tugas-tugas  penyidikan dan penegakan pertauran daerah.

“Rapat koordinasi sekretariat PPNS  ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan peran PPNS melalui manajemen penyidikan yang lebih intensif dan terarah untuk memaksimalkan penegakan peraturan daerah,”terannya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Herdiwan Dani menambahkan, rakor PPNS dapat dijadikan momentum untuk melakukan penataan, penguatan, dan membangun sinergitas antara satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan instansi terkait.

“PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. PPNS di satu sisi merupakan salah satu pilar untuk melaksanakan penegakan hukum. Oleh karena itu, dituntut profesionalitas dalam pelaksanaan tugasnya. PPNS daerah dan Satpol-PP harus saling bahu-membahu dalam penegakan peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum, dengan demikian dapat menjaga kewibawaan pemerintah daerah,’paparnya.