Dana Kelurahan Kota Bogor Belum Terserap Optimal

Dana Kelurahan Kota Bogor Belum Terserap Optimal
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Dana kelurahan di Kota Bogor belum terserap secara optimal. Hal itu diketahui dari pencapaian realisasi per 18 Juli 2019 baru mencapai Rp1,8 miliar atau 14,4% dari total Rp25,1 miliar. 

Pemkot Bogor menargetkan penyerapan dapat mencapai 50% pada akhir Juli ini agar memenuhi pencairan dana kelurahan pada tahap kedua.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan di Kelurahan, Kota Bogor masih memiliki waktu hingga 16 Agustus 2019 untuk kelengkapan bekas disampaikan ke pemerintah pusat.

"Penyerapan (50%) ditargetkan akhir Juli tapi untuk penyampaian kelengkapan berkas sampai 16 Agustus untuk mengajukan pencairan tahap kedua sebesar Rp12,5 miliar," ungkap Lia kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).

Lia melanjutkan, dirinya optimistis bila sebelum 16 Agustus serapan dana kelurahan dapat mencapai 50%. Ada beberapa kelurahan yang saat ini on progres kegiatan di lapangan. 

"Optimis bisa berjalan, karena Inspektorat selaku pembina bersama Adalbang, BPKAD, dan pengadaan barang dan jasa juga akan membantu kelurahan," tambahnya.

Lia membeberkan, saat ini pemerintah sedang melakukan mapping di kelurahan-kelurahan terkait kendala apa yang dihadapi dan solusi yang dibutuhkan.

"Agar penyerapan dapat dilakukan tanpa melanggar aturan. Sebab baru tahun ini lurah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," bebernya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan kendala utama yang dihadapi para lurah dalam menyerap dana kelurahan yakni lurah baru ditugaskan tahun ini menjadi KPA. Persyaratan yang harus dilengkapi dengan SK dan pemahaman tentang tugas dan fungsi KPA serta tanggungjawab pengelolaan pekerjaan dan keuangan.

"Selain itu, dengan adanya dana kelurahan, maka telah terjadi desentralisasi fiskal yang perlu didukung oleh perangkat pengelola administrasi oleh lima PNS," jelasnya.

Dedie menambahkan, setelah melakukan pemetaan kondisi aktual di lapangan, pemerintah akan mendorong penyerapan dana sesuai dengan tahapan agar aman dan sesuai aturan. 

"Kami akan dorong agar semua sesuai aturan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)