Siaga Bencana Kekeringan di Kabupaten Bandung

Siaga Bencana Kekeringan di Kabupaten Bandung
Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kekeringan di ruang rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (23/7/2019). (Istimewa)
Siaga Bencana Kekeringan di Kabupaten Bandung

INILAH, Soreang - Pemerintah Kabupaten Bandung akan menyatakan status siaga darurat bencana kekeringan.

Hal itu diungkapkan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Ruli Hadiana dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kekeringan di ruang rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (23/7/2019).  

Ruli menyebutkan, saat ini bencana kekeringan sudah melanda  81 desa yang tersebar pada 21 kecamatan. Menurutnya, materi yang dibahas dalam rakor tersebut yakni antisipasi bencana kekeringan yang berdampak pada masyarakat dan pertanian.

“Bencana kekeringan saat ini berdampak pada 46.580 kepala keluarga dan 143.808  jiwa. Sedangkan di sektor pertanian, kekeringan berdampak pada 1.989 hektare sawah,” ungkap Ruli.

Ruli mengatakan, status siaga bencana kekeringan akan dinyatakan terhitung dari 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019. 

Dalam fase ini, pemerintah sudah bersinergi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD), PDAM, PMI, dan aparat kewilayahan, untuk mengoptimalkan penanganan bencana kekeringan.

Rakor yang digelar BPBD tersebut dihadiri seluruh stakeholder kebencanaan, di antaranya  Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran, bagian di Setda, BMKG, PDAM, serta 21 kecamatan.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung, diperkirakan kekeringan akan terjadi pada bulan Juli hingga Oktober, dengan puncaknya pada Agustus hingga September 2019. 

“Sudah tercatat laporan permohonan kebutuhan penangangan air bersih, diantaranya permohonan pendistribusian air bersih  ke 323 lokasi, 11 buah tanki air berkapasitas 2.000 liter dan 1 buah berkapasitas 5.000 liter. Selain itu, ada pemohonan pipanisasi untuk 2 lokasi, mesin pompa air sebanyak 3 unit, pembuatan 3 unit sumur dangkal, dan pompanisasi lahan pertanian untuk 17 lokasi,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPBD menyebutkan, sejak tanggal 22 Juli hingga, pihaknya sudah mendistribusikan 4.000 liter  air bersih ke Kecamatan Banjaran dan Kutawaringin.

“Meski status siaga darurat kekeringan belum ditetapkan, kami sudah mulai mendistribusikan air bersih untuk warga, secepatnya, permintaan yang lain pun akan diupayakan terpenuhi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula, ditandatangani berita acara rakor siaga darurat kekeringan oleh seluruh peserta rapat.

“Semua peserta rapat telah menyampaikan kondisi dampak kekeringan di wilayah masing-masing, dan menandatangani berita acara, beserta seluruh potensi dalam penanganannya dari perangkat daerah maupun pihak eksternal,” pungkas Akhmad Djohara. (Agus SN)