Kasipidum Kejari Bandung Dipindahtangankan

Kasipidum Kejari Bandung Dipindahtangankan
(Ahmad Sayuti)

INILAH, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Komisi Yudisial (KY) menindaklanjuti laporan dua hakim Mahkamah Agung (MA) yang menangani kasasi mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Kedua hakim MA dilaporkan karena keputusannya dianggap tidak tepat.

"KPK akan membantu Komisi Yudisial jika ada informasi-informasi yang dibutuhkan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau bukti-bukti lain yang dibutuhkan secara paralel," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan Rabu (24/7/2019).

"Juga terbuka untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Mahkamah Agung," sambungnya.

Menurut Febri, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan kasasi Syafruddin dari MA. Komisi Antikorupsi berharap salinan kasasi Syafruddin bisa segera diserahkan MA dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ya kita bisa mendapatkan putusan itu agar langkah lebih lanjut langkah yang lebih konkrit upaya hukum terhadap putusan kasasi ini," pungkasnya.

KY telah menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Dua hakim hakim Mahkamah Agung dilaporkan atas putusannya yang melepaskan mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung dari kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

KY memastikan bakal menindaklanjuti laporan dua hakim tersebut. Laporan ditelaah paling lambat 60 hari. KY tak segan memberikan sanksi terhadap dua hakim tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran.

MA sebelumnya mengabulkan kasasiyang diajukan Syafruddin. MA melepaskan Syafruddin atas vonis perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Dengan demikian, Syafruddin lepas dari jerat hukum.