DPRD Minta Pemkot Bicara Formal Soal Perluasan

DPRD Minta Pemkot Bicara Formal Soal Perluasan
Foto: Net

INILAH, Bogor - Rencana perluasan wilayah Kota Bogor terus bergulir, tetapi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengungkapkan Pemkot Bogor belum membicarakan secara formal terkait wacana tersebut.

"Wacana pemekaran wilayah belum dibicarakan dengan DPRD," kata Heri kepada wartawan, Rabu (24/7/2019).

Heri mengatakan, secara kelembagaan Pemkot Bogor belum ada itikad baik untuk membicarakan wacana perluasan wilayah.

"Karena bagaimana juga legislatif segera akan membahas itu bila ada surat resmi yang masuk ke DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti," tambah Heri seraya menegaskan secara pribadi menyetujui rencana perluasan wilayah tersebut.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pemekaran wilayah dengan meminta beberapa kecamatan Kabupaten Bogor bisa menjadi bagian Kota Bogor. Bahkan dirinya meminta pertimbangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal perluasan wilayah dengan meminta lima kecamatan Kabupaten Bogor sebelum adanya pencabutan moratorium pemekaran Wilayah Bogor Barat.

Menurutnya, kalau sampai moratorium itu keluar dan ditandatangani Bupati Bogor Ade Yasin, pihaknya tidak akan mempunyai kesempatan lagi.

"Saya hanya mengingatkan ke Gubernur (Ridwan Kamil) bahwa di Kabupaten Bogor akan ada moratorium Bogor Barat sebelum terjadi pemekaran wilayah. Tolong wilayah yang eksisting diakomodir, contohnya Kecamatan Dramaga," terang Dedie.

Dedie menuturkan, kajian perluasan wilayah kota ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019. Kajian ini akan dikawal langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor.

"Kami usahakan akhir tahun ini selesai, tapi kan kita baru mulai. Nanti Bappeda Kota Bogor dan Asisten Satu yang bakal mengawal," tambahnya.

Menurutnya, terpenting hasil kajian perluasan wilayah Kota Bogor yang akan mengambil beberapa wilayah Kabupaten Bogor itu tidak menimbulkan stigma pertentangan perebutan wilayah.

"Jadi jangan lagi ada dikotomi mempertentangkan wilayah Bogor Kabupaten dengan Bogor Kota," terang mantan Direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Tujuan perluasan wilayah Kota Bogor pun menurut Dedie bukan semata ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, melainkan untuk pemerataan pelayanan publik.

"Intinya bagaimana seadil mungkin masyarakat terlayani dengan baik. Itu saja. Kita gak bicara apakah akan meningkatkan PAD, tapi bagaimana sama sama kita atur sedemikian rupa, sehingga stakeholder merasa pemerintah itu hadir," bebernya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku tengah membentuk tim kajian perluasan wilayah Kota Bogor sesuai instruksi dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kini ia sedang merumuskan unsur-unsur mana saja yang akan terlibat dalam tim kajian perluasan wilayah Kota Bogor itu. Pasalnya, ada opsi melibatkan pihak ketiga agar proses kajiannya tidak memakan waktu lama.

"Tapi kalau lamanya kajian saya belum tahu, tergantung kebutuhannya. Yang pasti, kalau melibatkan pihak ke tiga berarti harus dianggarkan. Makanya ini sedang dirumuskan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)