Delapan Berkas Kegiatan OPD Kabupaten Cirebon Diangkut Polda Jabar

Delapan Berkas Kegiatan OPD Kabupaten Cirebon Diangkut Polda Jabar

INILAH, Cirebon - Polda Jabar mendatangi Inspektorat Kabupaten Cirebon, Kamis (25/7/2019) kemarin. Kedatangan unit II Krimsus Polda Jabar tersebut untuk meminta berkas-berkas dari delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon pada kegiatan 2018.

Kepala Inspektorat Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, Polda Jabar sudah berkoordinasi dan meminta data-data delapan kegiatan SKP di Kabupaten Cirebon.

"Kemarin Polda sudah berkoordinasi dengan kami. Semua data kegiatan termasuk LHP (laporan hasil pemeriksaan) tahun 2018 diambil. Tujuannya apa, kami tidak tahu," kata Hendra memalui sambungan ponsel, Jumat (26/7/2019).

Hendra enggan berkomentar banyak. Namun, dia menyebutkan kedelapan SKPD tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perizinan, Damkar, Capil, LH, Disperindag dan Dinas Pendidikan. Menurutnya, berkas-berkas tersebut sebagian diantarkan langsung oleh SKPD terkait ke inspektorat.

"Mungkin hanya pengawasan saja. Selebihnya kita serahkan kepada pihak Polda Jabar," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Cirebon Warcono memberikan pendapat berbeda. Menurutnya, kejadian tersebut membuat situasi Kabupaten Cirebon semakin tidak kondusif. Warcono menilai, aparat terkesan mencari-cari kesalahan setiap SKPD di Kabupaten Cirebon. 

"Sunjaya kan sudah jadi terpidana. Data awal sampai akhir sudah terbuka semua dipersidangan. Jadi, apalagi yang akan dicari. Lain lagi kalau masalah ini ada kerjasama dengan KPK, kita apresiasi," terang Warcono.

Kalaupun Polda Jabar melakukan pemanggilan untuk berkas berkas itu, Warcono meminta ditindak lanjuti secara serius. Dia meminta Polda untuk berani menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka, agar ada kepastian hukum. Pasalnya, selama ini banyak SKPD yang sudah dipanggil Polda, namun sampai sekarang masih aman.

"Ini demi kepastian hukum dan kondusifitas kabupaten cirebo. Kita selalu mendukung langkah penegakan hukum, asal sesuai dengan aturan," tukas Warcono. (Maman)