Bupati Bogor Didesak Tetapkan Masa Transisi Peralihan SPAM Sentul City ke PDAM Tirta Kahuripan

Bupati Bogor Didesak Tetapkan Masa Transisi Peralihan SPAM Sentul City ke PDAM Tirta Kahuripan
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Babakan Madang - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya mendesak Bupati Bogor untuk menetapkan masa transisi selama satu tahun sesuai dengan rencana tindak lanjut masa transisi yang memungkinkan PDAM Tirta Kahuripan melakukan proses migrasi pelanggan dan melakukan pencatatan di stand meter PDAM Tirta Kahuripan.

"Kami ingin Bupati Bogor Ade Yasin segera membuat kesepakatan dengan semua pihak terkait untuk selanjutnya menetapkan masa transisi penyerahan aset Sistem Pengelolaan Air Mineral (SPAM) dari PT Sentul City Tbk atau PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC) kepada PDAM Tirta Kahuripan," kata Teguh P Nugroho selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).

Ia menambahkan selama masa transisi PT SGC selaku operator SPAM PDAM Tirta Kahuripan diminta  memberlakukan ketentuan berlangganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM Tirta Kahuripan PT SGC selaku operator SPAM PDAM Tirta Kahuripan. Selama masa transisi juga harus bisa menjamin pemasangan meteran air diseluruh kawaan Perumahan Sentul City termasuk melakukan pemasangan dan penyambungan kembali meteran air yang telah diputus.

"Perihal diatas bisa menyebabkan munculnya potensi tindakan koruptif yang dilakukan oleh Bupati Bogor dan Pihak PDAM Tirta Kahuripan yang membiarkan penjualan air minum di kawasan Sentul City tanpa izin dan penjualan air curah sebagai bahan baku air minum tanpa proses adminitrasi yang benar dan terhentinya pelayanan publik penyediaan air minum di kawasan Sentul City karena tidak ada penyelenggara pelayanan yang memiliki izin pengelolaan dan penjualan air minum di kawasan tersebut," tambahnya 

Akibat Bupati Bogor belum sepenuhnya menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan korektif hingga bisa menyebabkan munculnya ketidakpastian terkait status hukum penjualan air baku kepada pihak ketiga yang berpotensi merugikan negara.

"Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban, kepala daerah dan wakil kepala daerah selaku pejabat negara yang berwenang dan menghindari maladminitrasi yang berpotensi berimplikasi pada kerugian negara," jelas Teguh.

Menanggapi desakan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya ini, Ade Yasin pun mengaku masih menjalani masa  atau proses transisi penyerahan aset dari PT SGC kepada PDAM Tirta Kahipan.

"Rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya baru disampaikan pada bulan Mei lalu dan hingga kini beberapa diantara rekomendasi tersebut sudah kami laksanakan dan terus akan kami laksanakan di waktu proses transisi setelah  kita buat kesepakan dengan semua pihak terkait," ucap Ade. (Reza Zurifwan)

Loading...