Pemkot Bogor Pecat MH, Bima Minta Jaksa Usut ‘Panglima’

Pemkot Bogor Pecat MH, Bima Minta Jaksa Usut ‘Panglima’
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek fiktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Bima juga mendesak penyidik mengungkap siapa panglima yang dimaksud MH.

Diketahui, ada nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 'panglima' mencuat setelah tersangka Mar Hendro, Ketua Pokja ULP KPUD Kota Bogor saat Pemilihan Wali Kota Bogor tahun 2018, berhasil diringkus tim Pidana

Khusus (Pidsus) Kejari Kota Bogor. Tidak seperti HA, mantan bendahara KPUD Kota Bogor, MH berkicau nyaring hingga menunjuk orang-orang yang terlibat.

“Ya, harus diusut panglima itu siapa. Saya saat itu kan lagi cuti juga, saat proses pilkada itu. Harus diusut intinya,” ungkap Bima Arya kepada INILAH, Minggu (28/7).

Bima melanjutkan, pihaknya sangat setuju dengan langkah tim Pidsus Kejari Kota Bogor, karena harus dituntaskan hingga ke dalangnya.

“Saya minta diusut tuntas. Bagus sekali kalau diusut. Semua harus diperlakukan sama di depan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Mutasi dan Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Evandy Dahni mengatakan, status MH sebagai aparatur sipil negara (ASN) sudah terkena hukuman disiplin tingkat berat karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. 

“Sanksinya sesuai dengan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa terdiri dari inspektorat, BKPSDA dan Satpol PP bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri,” ungkap Evan.

Ia melanjutkan, perhal SK-nya sudah terbit tertanggal 28 Juni 2019. Tapi, sesuai aturan, ada proses penyampaian sehingga masih diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan keberatan dan banding kepada Wali Kota Bogor melalui BKPSDA selama 15 hari sejak keputusan diterima.

“Kami sudah panggil tiga kali yang bersangkutan, dia tidak pernah hadir untuk menerima SK. Akhirnya kami sampaikan melalui pos dan sudah diterima tanggal 19 Juli 2019,” tambahnya.

Evan menegaskan, terkait hak MH, karena diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, MH tidak menerima pensiun.

“Ya tidak menerima pensiun karena diberhentikan dengan tidak hormat,” pungkasnya. (rizki mauludi/ing)

Loading...