Pilkades Bogor, Kejaksaan Pun Kesulitan Menangkal Politik Uang

Pilkades Bogor, Kejaksaan Pun Kesulitan Menangkal Politik Uang

INILAH, Cibinong – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bambang Hartarto berharap masyarakat Bumi Tegar Beriman sadar akan kebutuhan kepala desa yang berkompeten dan berintegritas.

“Kalau calon kepala desanya melakukan praktek politik uang, maka ada kemungkinan mereka akan mencari cara agar modal pencalonannya balik lagi. Setelah menjabat, dia bisa saja melakukan korupsi melalui anggaran alokasi dana desa, dana desa, bantuan keuangan desa hingga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Saya harap masyarakat sadar dan tidak memilih calon kepala desa yang melakukan praktek money politik,” harap Bambang kepada INILAH di Cibinong, Senin (29/7/2019).

Bambang menyampaikan imbauan tersebut karena di Kabupaten Bogor akan berlangsung 273 pilkades secara serentak tahun ini di 39 kecamatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bogor merasa kesulitan menekan politik uang karena tak diatur oleh undang-undang.

Kepala Kejari Cibinong itu menyetujui bahwa Pilkades ini rawan akan praktik politik uang. Tapi menurutnya hal ini bisa diminimalisir apabila panitia Pilkades memberikan sanksi moral kepada pelaku praktek politik uang.

"Saya berharap Pilkades bisa bermartabat hingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkompeten dan berintegritas, Pemkab Bogor harus memperkuat fungsi pembinaan, pengendalian pengawasan," tukasnya. (reza zurifwan/ing) 
 

Loading...