Sikap Kami: Ihwal Perluasan Bogor

Sikap Kami: Ihwal Perluasan Bogor

JIKA ingin menggunakan lahan tetangga, bahkan dalam tataran wacana sekalipun, patutlah kiranya menjalin komunikasi dengan tetangga. Bukan dengan Ketua RT atau Pak Lurah.

Jika pihak pertama yang dimintakan dukungan adalah Pak Lurah, wajar saja jika tetangga pemilik lahan merasa tersinggung. Jika langsung ke Ketua RT lebih dulu, patut pula jika tetangga pemilih tanah merasakan disepelekan.

Dalam konteks ini, kita mengerti jika rencana perluasan Kota Bogor memunculkan rasa tak nyaman bagi Bupati Bogor, Ade Yasin. Di media sudah ramai, Pak Lurah dan Pak RT sudah tahu wacana itu, Ade Yasin justru baru mendengarnya dari pihak ketiga. Padahal, lahan yang akan digunakan untuk perluasan wilayah kota itu adalah lahan Ade Yasin.

Mungkin karena dia wanita, maka cara menjawabnya dengan kalimat bersayap. Katanya, kami masih mampu melayani dan membangun wilayah kami sendiri. Pernyataan yang tajam dan menohok sebenarnya.

Rencana perluasan wilayah Kota Bogor, konon, sudah lama diapungkan. Tapi, dia tiba-tiba muncul, saat datang informasi yang belum pasti, pemerintah akan membuka kran pembentukan daerah otonomi baru. Pemerintah Kota Bogor rupanya mencoba mengambil manfaat, dengan mewacanakan perluasan wilayah kota itu.

Sepatutnyalah, karena ini wacana lama dan lama pula tak terpikirkan, Pemkab Bogor adalah pihak pertama yang diajak diskusi Pemkot Bogor. Bukan minta restu Pak RT atau Pak Lurah lebih dulu.

Begitulah diplomasi yang baik. Diplomasi yang saling menghormati, saling menghargai. Bukan diplomasi yang merasa jago sendiri. Para pendahulu kita, pembentuk negeri ini, mengajarkan hal itu kepada kita.

Diplomasi yang baik itu juga dilakukan saat membentuk DOB baru, misalnya. Bukankah pembentukan DOB harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan DPRD provinsi/kabupaten/kota induk?

Rasa saling menghormati saling menghargai, sepatutnya didahulukan Pemkot Bogor. Faktor-faktor psikologis dalam hal duduk sama rendah berdiri sama tinggi harus didulukan agar selalu terjadi harmonisasi. Agak aneh juga jika untuk menyampaikan wacana seberat ini, Pemkot Bogor mengutus Sekda berbicara dengan Bupati Bogor.

Lagi pula, apa sih urgensinya perluasan wilayah Kota Bogor? Karena sudah padat? Kalau begitu, mestinya Jakarta sudah lebih dulu menuntut perluasan wilayah karena jauh lebih padat. Selain itu, jika ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, Istana Bogor, ruang yang kerap membuat Kota Bogor macet, akan berkurang frekuensi pemanfaatannya. (*)