Ratusan Investor Lari Dari Jabar, Pemprov Diusulkan Kaji Sistem Pengupahan Anyar

Ratusan Investor Lari Dari Jabar, Pemprov Diusulkan Kaji Sistem Pengupahan Anyar

INILAH, Bandung - International Labour Organization (ILO) mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menerapkan sistem pengupahan anyar. Organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengurusi perihal perburuhan tersebut menilai sistem desentralisasi pengupahan di Jabar kurang akurat.

Hal tersebut disampaikan Gubrenur Jawa Barat Ridwan Kamil usai mendapatkan kunjungan dari perwakilan ILO di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/7/2019). Selain itu, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun hadir pada kesempatan ini. 

Menurut Emil -sapaan karib Ridwan Kamil-, ILO menyoroti sistem pengupahan di Indonesia, tak terkecuali di Jabar yang dinilai cukup unik. Ditambah berdasarkan data di lapangan, cukup banyak investor yang berpindah dari provinsi Jabar.

"Tadi harus diakui ada seratusan lebih pabrik yang tutup di Jabar kemudian ada yang pindah juga totalnya 140 (pabrik)," ujar Emil. 

Dia menyebutkan, investor yang kabur dari provinsi Jabar tersebut terbagi dua, yaitu ada yang pindah ke provinsi dan ke luar negeri. Mayoritas, terpkait pemindahan pabrik itu berkaitan dengan beban upah buruh di Jabar yang cukup tinggi.

"Yang pindah terbagi dua ada yang ke provinsi lain ada yang ke luar negeri. Hampir semua alasan penutupan itu berkaitan dengan upah yang tinggi," jelas dia.

Dia menyampaikan, sorotan ILO tersebut mengarah pada sistem pengupahan di Jabar yang diserahkan kepada  pemerintah kabupaten dan kota. Kondisi tersebut, dia katakan, berimbas pada ketimpangan upah antar daerah begitu mencolok.

Karena itu, dia mengatakan ada usulan dari ILO agar sistem pengupahan yang berlaku saat ini diubah. Dengan begitu, tidak kembali ada permasalahan  investor atau industri yang berada di Jabar terbebani tingginya upah buruh.

"Contoh (upah) di Pangandaran Rp1,6 juta dengan Karawang yang Rp4,2 juta itu bisa Rp2,5 juta bedanya. ILO akan memberi usulan sistem pengupahan yang lebih baik menurut standar internasional agar ada rasa keadilan, buruhnya ikut sejahtera, investasi juga tidak ada yang pergi," jelas dia.

Emil menjelaskan, pihaknya harus merumuskan terlebih dulu untuk memperbarui sistem pengupahan tersebut. Di antaranya juga mengatur pengelompokan industri yang nantinya dikombinasikan dengan kebutuhan hidup laik di daerah masing-masing.

"Nanti kombinasi masukan standar hidup di daerah dan tema provinsinya itu akan mengakibatkan jenis usahanya lebih merata. Misalkan Jabar fokus di manufaktur, Jateng di tekstil atau apa itu masukan ke pusat. Karena keragaman industri mengakibatkan keragaman upah sehingga jomplangnya nggak pernah selesai," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Apindo Jabar Dedi Widjaya berharap Pemprov Jabar mengkaji ulang terkait sistem pengupahan dewasa ini. Di mana pada setiap daerah yang memiliki upah tinggi khusus untuk industri padat modal. 

"Yang tidak mampu atau upahnya rendah di padat karya disentralisir di tempat-tempat seperti Majalengka , Pangandaran," ujar Dedi. 

Dengan sentralisasi tersebut maka tidak akan lagi terjadi permasalahan. Sehingga unjuk rasa yang dia nilai akan memakan energi pun dapat dihindari. 

"Jangan sampai seperti sekarang pengangguran yang tertinggi ada di Bekasi. Itu tempatnya industri terbanyak, kan aneh," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)

Loading...