Kota Tasikmalaya Raih Kota Layak Anak Tingkat Pratama 2019

Kota Tasikmalaya Raih Kota Layak Anak Tingkat Pratama 2019
Foto: Humas Pemkot Tasikmalaya

INILAH, Makasar – Pada Peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Makasar, Sulawesi Selatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan malam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 di Hotel Four Points, Selasa (23/7/2019) malam.

Melalui tahapan penilaian terhadap 247 daerah seluruh Indonesia, 135 kabupaten/kota meraih penghargaan tingkat Pratama, 86 tingkat Madya, 23 tingkat Nindya, dan 3 tingkat Utama. Dari hasil penilaian itu, Kota Tasikmalaya termasuk dari 135 Kabupaten/Kota yang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman berkesempatan menerima langsung penghargaan KLA Tingkat Pratama yang diserahkan Menteri KPPPA Yohana Yembise. Budi mengucapakan terima kasih kepada jajaran perangkat daerah dan seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi aktif sehingga Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Predikat Pratama.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan seluruh komponen masyarakat untuk terus meningkatkan upaya-upaya konkret dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Ke depan, seperti contohnya di Kelurahan Sukamah, Kita agendakan di tiap-tiap kelurahan mampu menghadirkan kampung-kampung ramah anak”, katanya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Nunung Kartini menjelaskan, Wali Kota Tasikmalaya langsung mengintruksikan para camat untuk menginventarisir tanah-tanah carik yang dipandang representatif untuk dibangun Taman Ramah Anak, di tiap kelurahan dibentuk Kampung Ramah Anak serta peningkatan partisipasi aktif dunia usaha dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Nunung menegaskan, Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya siap mensukseskan upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan predikat penghargaan KLA pratama menjadi Madya melalui program dan kegiatan yang konkret untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak ke depannya. (*)