Transparansi Pansel Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Garut Dipertanyakan

Transparansi Pansel Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Garut Dipertanyakan
Ilustrasi/Zainulmukhtar

INILAH, Garut- Sebanyak lima dari tiga belas calon Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut periode 2019-2024 akhirnya dinyatakan Panitia Seleksi (Pansel) lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Mereka akan mengikuti tahap wawancara akhir pada Rabu (31/7/2019) ini.

Sebanyak dua dari sebelas calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan Garut periode 2019-2023 juga dinyatakan lolos UKK sehingga dapat mengikuti tahap wawancara akhir di hari yang sama.

Hal itu sebagaimana diumumkan Pansel pada Selasa (30/7/2019) sore dengan Pengumuman Pansel bernomor nomor : 690/15-pansel/2019 tertanggal 30 Juli 2019 ditandatangani Ketua Pansel Deni Suherlan yang juga Sekda Garut.

Akan tetapi pelolosan lima nama calon direksi, dan dua calon dewan pengawas tersebut menimbulkan polemik di sejumlah kalangan.

Pansel dinilai tak cermat, dan tak transparan dalam melakukan proses seleksi.  Pansel bahkan disinyalir melanggar Permendagri Nomor 37 tahun 2018  tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang justeru dijadikan dasar bagi Pansel menggelar seleksi. Sehingga seleksi terkesan sarat kepentingan politis.

Menurut Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi, mestinya panilaian indikator UKK untuk calon direksi itu dilakukan dengan memberikan bobot nilai akhir dengan dicantumkan dalam lampiran tak terpisahkan. Hal itu sesuai Permendagri 37/2018 pasal 43 poin 1, dan poin 4, dan poin 5.

“Sesuai Permendagri 37/2018 ini, yang merekomendasikan seorang calon direksi itu lolos ke tahap selanjutnya adalah dari bobot nilai. Misal kalau nilainya 8,5 maka direkomendasikan sangat disarankan, kalau 7,5 maka direkomendasikan disarankan, dan 7,0 rekomendasinya tidak disarankan.  Ini kan tidak dicantumkan Pansel. Lalu dari mana dasarnya bisa lolos ?” kata Dudi.

Dia menyebut dengan tidak dicantumkannya skor nilai UKK dalam pengumuman berarti Pansel melakukan pelanggaran, sekaligus mengesankan ada tarik menarik kepentingan politis dalam seleksi tersebut.

“Mestinya Pansel membuka saja bobot nilai UKK calon. Para calon yang tak lolos juga sebaiknya meminta transparansi nilainya masing-masing agar tak menimbulkan sak wasangka !” ujar Dudi.

Koordinator Kaukus Muda Garut Dian Elvan Hasanudin. Dia menduga pada seleksi calon Direksi, dan Dewan Pengawas PDAM Garut itu sarat kepentingan politik balas budi mendukung suksesi Rudy-Helmi pada Pilkada Garut 2018.

“Kita lihat nama-nama yang lolos itu pendukung Rudy-Helmi saat Pilkada 2018. Anehnya lagi, ada satu nama belum lima tahun menjabat di PDAM Garut tapi dinyatakan lolos sebagai calon direksi. Sementara dua pejabat direksi lainnya yang cukup mumpuni malah tidak lolos. Ini kan tak sesuai Permendagri 37/2018,” sesal Dian.

Karenanya, kata Dian, pihaknya akan menggugat Pansel yang tidak transparan dalam proses seleksinya itu.

Belum ada tanggapan dari Pansel mengenai yang dipersoalkan sejumlah kalangan itu.  

Bagian Kesekretariatan Pansel yang juga Kepala Bagian Ekonomi Setda Garut Aliyudin menolak dimintai tanggapan berkaitan hasil seleksi tahap UKK tersebut.(Zainulmukhtar)