ASN Jabar Terbelah Pusat Pemerintahan Baru?

ASN Jabar Terbelah Pusat Pemerintahan Baru?
Ilustrasi/Net

INILAH, Bandung- Wacana pemindahan pusat pemerintahan berdampak pada aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jabar. Siapkah mereka ikut pindah?

Hasnah, sebut saja begitu –dia tak mau namanya disebut—rada gundah. Kontroversi menyangkut kepindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat akhir-akhir ini ikut menyita perhatiannya.

Semua memang masih dalam wacana. Kajian pun baru akan dilakukan. Jika kajian itu merujuk Walini atau Tegalluar, tak terlalu soal bagi Hasnah. Tapi, bila kajian itu menunjuk Kertajati dan kemudian pusat pemerintahan dipindah ke sana?

“Keluarga saya kan di Bandung. Kalau kerja di Kertajati, artinya saya bisa jauh sama keluarga,” sebutnya kepada INILAH, akhir pekan lalu.
Bandung-Kertajati bukanlah jarak yang pendek. Ada jarak 167,9 kilometer memisahkannya. ASN di salah satu dinas di Pemprov Jabar itu mengaku akan mengikuti kemauan pemerintah. Tapi, jika harus pindah ke Kertajati, dia menyatakan akan memberatkan pikirannya.

Dia berharap, ada kajian yang benar-benar serius dilakukan pemangku kebijakan bilamana akhirnya pusat pemerintahan Pemprov Jabar ini terealisasi.  Khususnya mengenai keberlangsungan keluarga ASN yang saat ini berdomisili di Bandung Raya. 

“Saya harapkan ada kajian mendalam mengenai rencana ini. Kalau saya pribadi, harus pindah yang dipikirkan pasti keluarga,” katanya.
ASN lain, juga meminta namanya tak dicantumkan, berpandangan Pemprov Jabar pasti memperhitungkan keberlangsungan ASN bila harus pindah keluar Kota Bandung. Tak terkecuali ke Kertajati.

“Itu seperti ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Di sana pemerintah menyiapkan lokasi untuk tinggal ASN. Bisa juga nanti kita disediakan rumah atau apartemen kalau pindah pusat pemerintahan,” kata dia.

Dari sisi pekerjaan, ASN di salah satu biro di Setda Jabar itu, mengakui wacana itu akan memudahkan pekerjaannya. Terlebih bila berada di satu kawasan. Kantor organisasi perangkat daerah (OPD) akan saling berdekatan.

“Selama ini kalau harus mengunjugi OPD, misalnya, jaraknya jauh-jauh. Dengan pusat pemerintahan di satu kawasan, tugas saya sendiri akan lebih ringan,” ujar dia. 

Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai terlalu jauh mengkaji keberlangsungan nasib ASN jika pusat pemerintahan terjadi. Terlebih tentang rumah hunian ASN yang berpindah kantor.

Saat ini, katanya, wacananya baru sebatas daerah paling ideal dijadikan lokasi pusat pemerintahan. 

“Kalau masih di sekitar Bandung, tak ada urgensinya karena masih bisa dijangkau. Kalau pindahnya ke kertajati, itu baru dipikirkan bagaimana,” ujarnya.
Secara pribadi, Asep pun kurang setuju bila pengkajian pusat pemerintahan Jabar dilakukan dalam waktu dekat ini. Mengingat, wacana tersebut akan mulai dikaji enam bulan ke depan. 

Saat ini, menurut Asep ada yang lebih prioritas, yaitu memaksimalkan anggaran untuk masyarkat melalui infratruktur, terutama mengenai daerah otonomi baru (DOB). Dengan demikian, jika anggaran dialihkan untuk pengkajian pusat pemerintahan atau ibu kota baru, maka tidak sesuai.

“Sayang saja yang seharusnya anggaran diberikan kepada masyarakat, tapi ini bergeser ke hal yang sifatnya pemerintahan. Pembangunan pusat pemerintahan itu membangun pemerintah,” tegasnya.

Hal serupa ditegaskan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan. Menurutnya, ada prioritas yang dilakukan pemprov ketimbang memikirkan wacana pemindahan pusat pemerintahan, yakni fokus mengerjakan program yang benar-benar menyentuh kesejahteraan masyarakat.

“Saya harap, diskursus rencana pemindahan ini sudah berhenti saja. Yang penting program kesejahteraan masyarakat yang saat ini menjadi isu paling diutamakan di Jawa Barat,” ujar Ketut.

Menurut dia, kepadatan penduduk di kota Bandung yang sudah kelebihan kapasitas tidak relevan dijadikan salah satu alasan perpindahan pusat pemerintahan. 

“Pemerintah provinsi ini sifatnya koordinatif. Jika alasan kantor dinas yang berjauhan, kan tetap masih di seputaran Kota Bandung,” katanya.
Ketut mengatakan, memindahkan pusat pemerintahan maupun ibu kota butuh kajian yang serius dari Pemprov Jabar. Selain itu, pemilihan kota yang akan dijadikan pusat pemerintahan harus diperhitungkan dengan sangat matang.

“Tidak mudah, harus ada berbagai kajian yang panjang. Saya belum mengetahui ada kajian terkait pemindahan pusat pemerintahaan ini,” ucapnya.
Ketut menambahkan, karena provinsi sifatnya koordinatif, maka tinggal perbaiki saja komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

“Kalau masalah pusat pemerintahan, saat ini dari dinas ke dinas atau dinas ke Gedung Sate masih bisa ditempuh dalam hitungan menit,” katanya.
Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan wacana tersebut sudah ideal. Hanya saja, harus memperhatikan akses dan konektivitas. Yang terpenting bagaimana pusat pemerintahan baru itu terakses dan terkoneksi dengan baik dengan kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat. 

“Apalagi kalau nanti tersambung kereta cepat ke sana. Jadi, wacana ini bagus karena konteksnya untuk pengembangan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat, mengembangkan potensi di Jawa Barat,” tambahnya.

Mengenai lokasi yang ideal, Bima mengaku dirinya tidak mempermasalahkan di mana pun. Terpenting, semuanya adalah hasil dari kajian yang matang.

“Yang penting sudah dilakukan kajian dengan matang. Di manapun kita siaplah. Kalau masalah koordinasi, kan sekarang tidak ribet. Ada WhatsApp (WA), jadi lebih praktis,” terangnya. (Rianto Nurdiansyah/Rizki Mauludi)

Loading...