Gegara Kasus SPAM, KWSC Adukan Pemkab Bogor ke KPK

Gegara Kasus SPAM, KWSC Adukan Pemkab Bogor ke KPK
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Cibinong - Ratusan warga perumahan Sentul City yang tergabung dalam Komite Warga Sentul City (KWSC) melakukan aksi demonstrasi ke Kompleks Perkantoran Pemkab Bogor.

Mereka menuntut Pemkab Bogor tegas dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) dalam hal pelarangan pemungutan Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dan pemutusan izin Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) PT Sentul City Tbk melalui anak perusahaannya PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC).

"KWSC menuntut Pemkab Bogor mengambil langkah tegas mengambil alih pengelolaan layanan air atau SPAM dan memasang kembali meteran milik pengurus KWSC yang dicabut oleh pihak PT SGC," tegas juru bicara KWSC Deni Erliana kepada wartawan, Senin (2/9/2019).

Dia menerangkan, akibat ketidaktegasan Pemkab Bogor itu negara berpotensi diirugikan karena PT Sentul City atau PT SGC tidak boleh lagi manarik pemungutan BPPL karena Bupati Ade Yasin menghentikan izin SPAM pada Kamis (1/8/2019) lalu.

"Indonesia negara hukum hingga kita harus taat hukum, negara telah dirugikan karena PT SGC telah memungut BPPL yang bukan lagi haknya mereka. Jika itu terus dilakukan maka itu bagian dari kejahatan luar biasa yaitu korupsi dan akan kami adukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri apalagi Pemkab Bogor statusnya lampu kuning di lembaga anti rasuah tersebut," terangnya.

Selain permasalahan SPAM, KWSC juga mengeluhkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor yang tidak mengambil sampah para pengurus KWSC. Deni menduga, DLH dan PT SGC telah mengintimidasi mereka dengan tidak mengangkut sampah.

"Sampah pengurus maupun anggota KWSC harusnya diangkut oleh DLH Kabupaten Bogor hingga kami pernah mensomasinya. Karena sudah satu bulan kami tidak terlayani pembuangan sampah maka KWSC akan bawa kasus mal alministrasi ini ke ranah hukum baik perdata maupun pidana," jelas Deni.

Menanggapi tuntutan KWSC, juru bicara PT Sentul City Tbk menuturkan keputusan MA hanya memutuskan izin SPAM yang berada di Unit Cibimbim, tidak membatalkan kerjasama SPAM pihaknya dengan PDAM Tirta Kahuripan dan mencabut hak perdata PT Sentul City.

"Kami tidak menghalang-halangi pengambil alihan pengelolaan SPAM yang berada di Unit Cibimbim tetapi kami hanya mempertahannkan hak kami yang lain dan jika ada warga Kompleks Sentul City yang tidak membayar iuran BPPL maka kami putus pelayanan air dan lainnya," tutur Alfian.

Dia melanjutkan, proses peralihan pengelolaan SPAM Sentul City di Unit Cibimbim terus berjalan. Hingga saat ini sudah dua kali PT Sentul City Tbk mengadakan rapat dengan Direksi PDAM Tirta Kahuripan.

"Proses peralihan pengelolaan  SPAM Sentul City ini sudah kami rapatkan selama dua kali baik itu di Ruangan Rapat Bupati Bogor maupun ruangan rapat di PDAM Tirta Kahuripan, dengan langkah-langkah yang telah kami lakukan kami pun bingung dengan tuntutan KWSC," lanjutnya.  (Reza Zurifwan)

Loading...