Ade Yasin: SK Penghentian SPAM Sentul City Sudah Tanda Tangan

Ade Yasin: SK Penghentian SPAM Sentul City Sudah Tanda Tangan

INILAH, Bogor – Bupati Bogor, Ade Yasin, menegaskan dirinya sudah menandatangani surat keputusan penghentian Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sentul City dan menunjuk PDAM Tirta Kahuripan sebagai pengelola.

Hal itu dia tegaskan menanggapi pelaporan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SK tersebut sudah dia tanda tangani pada Kamis, 1 Agustus lalu, sebelum Ombudsman melaporkan ke KPK pada Senin (5/8).

“Kami sudah kok memutuskan dan mengalihkan pengelolaan SPAM Sentul City dari PT Sukapura Graha Cemerlang (SGC) ke PDAM Tirta Kahuripan, masa transisi peralihan ini kami minta satu tahun ke depan,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Rabu (7/8/2019).

Ibu dua orang anak ini menambahkan mengenai aset jaringam pipa air yang berada di luar site plan Perumahan Sentul City, jajarannya akan mengkaji hal tersebut terlebih  dahulu.

“Aset jaringan pipa air yang berada di luar site plan memang haknya mereka, tapi kami akan coba untuk bisa dihibahkan ke Pemkab Bogor atau dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan. Kami sendiri cukup berat apabila harus memelihara Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di Komplek Perumahan Sentul City,” tambahnya.

Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Rata melaporkan Bupati Bogor dan Sirektur Utama PDAM Tirta Kahuripan ke KPK. Pelaporan dilakukan pada Senin (5/8).

Keduanya, oleh Ombudsman, dianggap dan diduga terlibat langsung terhadap kebocoran dana yang merugikan keuangan negara hingga memperkaya diri dengan cara bersekongkol dengan PT Sentul City Tbk.

Hal tersebut berdasarkan hasil investigasi dan temuan tim Ombudsman perwakilan Jakarta Raya. Bupati Bogor dan Dirut PDAM diduga telah melegalkan pungutan-pungutan tidak resmi terhadap para konsumen air bersih yang dilakukan PT Sentul City di delapan desa dan dua di Kecamatan Babakan Madang dan Sukaraja 

Dengan berdasarkan temuan investigasi itu, Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, dan tim merasa optimis terhadap laporan yang disampaikan ke KPK  bisa dapat diproses oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Tentu, kami yakin berdasar pada bukti-bukti yang dimiliki, dan secara keseluruhannya adalah masalah korupsi yang merugikan keuangan negara lumayan besar,” tambahnya.

Selain KPK, Ombudsman RI  perwakilan Jakarta Raya juga melaporkan langsung kasus maladministrasi ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (reza zurifwan)