551 Bal Pakaian Bekas Impor Disita Kemendag

551 Bal Pakaian Bekas Impor Disita Kemendag
Foto: INILAH/Syamsuddin Nasoetion

INILAH, Bandung - Sebanyak 551 Bal pakaian bekas impor diamankan dalam inspeksi mendadak (Sidak) oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementrian Perdagangan. Nilai pakaian bekas yang diamankan tersebut ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan, ratusan bal pakai bekas impor tersebut berasal dari Kota Medan. Pakaian bekas impor ini diduga masuk melalui pelabuhan tikus yang banyak tersebar di wilayah Indonesia, antara lain Sumatra, Tembilahan, Riau, dan beredar sampai Pulau Jawa melalui jalur darat.

"Jadi temuan kita kurang lebih sekitar 551 bal. Ini kami peroleh, masuknya melalui wilayah dari Medan. Kita akan telusuri dan tindaklanjuti terus sampai mana karena sangat mengganggu industri begitu sampai Kota Bandung yang memiliki banyak industri tekstil," ucap Veri di lokasi sidak, Gedebade, Kota Bandung, Kamis (5/9/2019).

Veri menjelaskan, modus pengiriman pakaian bekas impor yaitu mengunakan truk bermuatan kardus-kardus barang resmi dan di dalam tumpukan kardus tersebut terdapat pakaian bekas yang sudah terbungkus sangat rapih.

"Ya memang waktu kami mendapatkan di lapangan seperti ini. Di depannya itu dikamuflase dengan barang standar seprti mainan, kemudian suratnya benar. Tapi di bagian belakang ada temuan yang tadi dilihat (pakaian bekas impor)," tutur Veri.

Veri menegaskan, Kementerian Perdagangan akan melakukan penindakan terhadap setiap pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas yang secara nyata telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Veri menuturkan, apabila pelaku usaha menjual pakaian bekas impor, maka pelaku usaha tersebut dapat diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dimana pada Pasal 8 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Sedangkan pada UU Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (1), yang menyebutka pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Selain itu, dalam importasi barang, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

"Produk pakaian bekas yang kita tahu aturannya dilarang impor. Semua yang bekas dilarang impor, dan ini ditemukan pakaian bekas impor," papar Veri.

Saat disinggung pengawasan jalur masuk pakaian bekas impor, Veri menuturkan, pihaknya sebenarnya telah melakukan pengawasan terhadap jalur masuk dari barang bekas tersebut. Namun, Veri mengakui, pengawasan sulit dilakukan secara maksimal. Pasalnya, jalur masuk pakaian impor bekas ini terbilang banyak dan tersembunyi. Seperti melalui pelabuhan-pelabuhan tikus atau yang tidak terpantau oleh pihaknya.

"Jadi itu makanya kami selalu kordinasi dengan daerah, kita tahu pintu masuk sangat banyak, memang kita tidak bisa maksimal mengawasi setiap saat. Tapi kami berusaha dengan teman-teman di daerah dalam rangka mengamankan industri dalam negeri, tujuannya agar konsumen kita menikmati bukan bahan sampah yang tidak layak pakai," tutur Veri.

Selanjutnya, Veri menambahkan, berdasarkan hasil uji lab yang dilakukannya, pakaian bekas impor hasil sitaannya tersebut mengandung bakteri dan jamur. Oleh karena itu, dirinya mengimbau, seyogyanya masyarakat tidak membeli dan menggunakan pakaian bekas impor demi kesehatan masyarakat itu sendiri.

"Secara uji lab, terbukti virusnya banyak, bakterinya banyak, jamur nya banyak dan ini sangat tidak patut dipakai. Nah ini yang harusnya memang tidak ada lagi impor pakaian bekas. Ini merugikan bangsa kita," ungkap Veri. (Ridwan Abdul Malik)