Draft Revisi UU KPK: Penuntutan KPK Harus Koordinasi dengan Kejagung

Draft Revisi UU KPK: Penuntutan KPK Harus Koordinasi dengan Kejagung
Foto: Net

INILAH, Jakarta - DPR RI telah sepakat mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan pada Kamis (5/9/2019).

Dalam dokumen draft revisi UU KPK, resume poin yang akan dirubah bahwa penuntutan KPK tidak lagi independen karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung. Sehingga, KPK tidak independen lagi dalam menjalankan fungsinya. Hal itu termaktub dalam Pasal 12A.

- Hilangnya Kriteria Penanganan Kasus yang Meresahkan Publik

Draft membatasi kewenangan KPK dalam menanganai kasus yang meresahkan publik dengan hanya membatasi kerugian negara sebatas Rp 1 miliar.

Padahal, dalam penanganan kasus kerugian negara hanya terbatas pada Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Artinya, untuk penanganan suap akan sulit ditangani KPK. Hal itu termaktub dalam Pasal 12.

- KPK Berwenang Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan

KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati, karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Melalui ketentuan tersebut akan menurunkan strandar KPK dalam penanganan kasus.

Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama satu tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan. Terlebih, pada kasus yang besar serta menyangkut internasional proses penanganan akan sangat sulit menyelesaikan selama satu tahun.

Selain itu, berpotensi juga dilakukan penghambatan kasus secara administrasi sehingga lebih dari satu tahun. Hal ini tertulis dalam Pasal 40. (INILAHCOM)

Loading...