Dewan: Genapi Setahun Kepemimpinan Emil-Uu dengan Polemik

Dewan: Genapi Setahun Kepemimpinan Emil-Uu dengan Polemik
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya. (Net)

INILAH, Bandung - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ditutup dengan polemik. 

Menurut dia, pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi Emil, sapaan Ridwan Kamil; Uu; Dewan; dan seluruh pihak. Asep menekankan, Emil dan jajarannya boleh saja membanggakan capaian program dan berkilah dengan mepetnya eksekusi anggaran. 

"Tapi Ridwan Kamil menutup 1 tahun kinerja dengan polemik," ujar Asep saat dihubungi wartawan, Jumat (6/9/2019).

Hal tersebut dia katakan, lantaran sejauh ini belum melihat bukti konkret wujud dari visi misi Jawa Barat. Padahal, kata dia, memiliki dua kesempatan mengelola anggaran.

"Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," katanya.

Pihaknya memahami dalam APBD 2018 Emil hanya memiliki porsi 30% memasukan visi misinya, mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan.

"Tapi, tahun 2019 kan full (kewenanganya) kalau jadinya Bandros (bus wisata) Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah icon produk unggulan,” katanya.

Di sisi lain, menurut Asep, pada kenyataannya justru terjadi banyaknya polemik yang muncul dari Emil sendiri. Asep menunjuk polemik pemindahan Ibu Kota Jawa Barat, isu pemekaran daerah, hingga komunikasi dengan DPRD yang berjarak.

"Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik," katanya.

Asep juga mengkritisi sejumlah program unggulan yang awalnya memukau, namun kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, Bekasi, hingga penataan Pangandaran menurutnya menjadi contoh kegagalan eksekusi. 

“Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi di awal kenapa sudah diramai di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan satu tahun pemerintahannya jatuh pada September sementara proyek masih berjalan hingga Desember 2019. "Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang," ujar Ridwan Kamil.

Dia meminta agar fair penilaian kinerjanya dilihat setelah Desember karena program-program terutama fisik rata-rata sudah tereksekusi.

"Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)