Inilah Ketua Fraksi dan Wakil Pimpinan DPRD Jabar dari PKB

Inilah Ketua Fraksi dan Wakil Pimpinan DPRD Jabar dari PKB
H Oleh Soleh (kiri baju putih) tengah menerima tumpeng dalam syukuran pelantikan DPRD Provinsi Jawa Barat di Kantor DPW PKB Jabar, beberapa waktu lalu. (Rianto Nurdiansyah)

INILAH, Bandung - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjuk H Oleh Soleh secara resmi menjadi Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, sementara Sidkon Djampi sebagai Ketua Fraksi 2019-2024.

Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 30118/DPP_03/VI/A.1/VII/2019. Di mana Oleh dan Sidkon diberi mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan berani memberikan saran dan kritik kepada pemerintah untuk kemajuan Jabar.

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menyampaikan, pihaknya sudah menerima surat resmi dari DPP terkait penetapan Oleh menjadi Wakil Pimpinan DPRD Jabar. 

"Kami DPW PKB menetapkan H Sidkon menjadi ketua fraksi, pastinya keputusan itu sudah berdasarkan mekanisme dan pertimbangan yang matang," ujar Syaiful Huda di Kota Bandung, Senin (9/9/2019).

Huda mengatakan, untuk menindaklanjuti keputusan tersebut pihaknya memberikan lima tugas berat kepada Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi PKB.

Pihaknya meminta Wakil Pimpinan dan Fraksi PKB DPRD 2019-2024 serta anggota DPRD lainnya, bekerja dalam visi dan misi politik keumatan dan kerakyatan yang telah ditetapkan.

Huda yang juga akan dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 mengatakan lima tugas keumatan dan kerakyatan tersebut, pertama, fraksi dalam setiap sikap, pandangan, dan solusi politiknya harus mendasarkan pada kemaslahatan umat yang tertuang dalam Hasanah Fikrah Kaidah Fiqhiyah

"Kedua, fraksi menjadi juru bicara partai dalam semua persoalan umat dan rakyat. Ketiga, fraksi menjadi pusat mengadu dan melayani rakyat," paparnya.

Adapun yang keempat dan kelima, fraksinya menjadi sparing partner pemerintah daerah yang kritis dan produktif. Fraksi menjadi laboratorium politik bagi sinergi-aksi antara rakyat-partai-pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua masalah.

"Harus vokal menyampaikan aspirasi masyarakat dan berani memberikan saran dan mengkritik pemerintah untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah) 

Loading...