Pekerja Informal Rawan Penindasan dan Tanpa Proteksi

Pekerja Informal Rawan Penindasan dan Tanpa Proteksi

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memisahkan definisi penduduk usia kerja dan penduduk yang termasuk angkatan kerja.  Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih sedangkan  Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan definisi di atas data di BPS tahun 2018, jumlah angkatan kerja yang bekerja berjumlah 127 067 835 jiwa, pengangguran berjumlah  6 871 264 jiwa sehingga total angkatan kerja di Indonesia berjumlah 133 939 099 jiwa. Dari data ini dapat disimpulkan baru  94.87 % yang sudah bekerja dan sisanya 5.13% pengangguran.  

Di antara mereka yang  bekerja di sektor informal, sebanyak 88.27% di antaranya bekerja di sektor informal pertanian. BPS tidak membuat perincian apakah sektor informal pertanian ini adalah pertanian an sich atau pertanian secara umum termasuk di dalamnya, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Melihat kondisi demikian dapat kita simpulkan bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak bertumpu pada sektor informal pertanian.

Rawan Pendindasan dan Tanpa Proteksi

Pekerja informal pertanian umumnya terdiri atas buruh tani, buruh kehutanan dan perkebunan, buruh nelayan dan buruh-buruh lain yang sejenis.  Pekerja jenis ini memiliki risiko yang cukup tinggi, karena bekerja tanpa Perjanjjian Kerja Bersama (PKB), tanpa standar upah yang layak, dan tanpa perlindungan jaminan sosial. Umumnya berada dan tinggal di pedesaan dengan latar belakang pendididkan yang rendah serta usia umumnya lebih dari 40 tahun. Kondisi semacam ini menyebabkan mereka bukan hanya rawan mengalami gangguan dan kecelakaan kerja tetapi juga rawan penindasan.

Buruh tani misalnya  seringkali dibayar berdasarkan kesepakatan umum yang berlaku di daerah setempat namun tidak jarang pula dibayar sesuka majikan. Kebanyakan di antara mereka adalah kaum perempuan yang tidak berani membantah karena takut tidak dipekerjakan kembali.   Kondisi lain adalah mereka yang bekerja sebagai buruh kehutanan di Pulau Jawa.

Di Pulau Jawa terdapat buruh kehutanan yang bekerja di hutan Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani. Sebarannya terdapat di 8 328 Desa di Pulau Jawa dan Madura, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Meskipun memiliki keterkaitan langsung dengan Perum Perhutani mereka tidak ditempatkan sebagai buruh tetapi sebagai mitra.   Dengan demikian pihak Perhutani terbebas dari keterikatan untuk memberikan hak-hak mereka sebagai buruh, seperti menentukan besaran upah, Perjanjjian Kerja Bersama dan memberikan proteksi melalui jaminan sosial.

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan saat, ini jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar berjumlah 50 juta jiwa. Pekerja yang aktif melakukan iuran hanya berjumlah 34 jiwa. Dari jumlah ini hanya 3% di antaranya yang bekerja di sektor informal. Kondisi ini menyebabkan para pekerja sektor informal terutama yang bekerja di sektor pertanian rawan mengalami kecelakaan dan kemiskinan baru.  Adalah tugas stakeholder ketenagakerjaan untuk mendorong cakupan pekerja yang bergerak di sektor informal terus meningkat.

Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) telah menginisiasi untuk mengajak pekerja hutan Jawa untuk bergabung di BPJS Ketengakerjaan, meskipun inisiasi sudah dimulai sejak tahun 2017 namun hasilnya masih belum terlihat nyata.  Ini disebakan karena perbedaan visi yang mendalam antara BPJS Ketenagakerjaan SARBUMUSI.

BPJS Ketenagakerjaan bertumpu pada kecepatan meningkatnya angka cakupan sedangkan SARBUMUSI bertumpu bagaimana pekerja bisa bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan iuran secara kontinyu mengingat di antara mereka masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah sehingga harus melakukan iuran secara mandiri.  Persoaalan lainnya adalah minimnya promosi dan publikasi yang dlakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Itulah sebabnya di lapangan sering ditemukan salah persepsi di masyarakat dan tidak bisa membedakan antara BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Tanpa Sarikat Pekerja
Sebagian besar pekerja informal tidak memiliki Sarikat Pekerja, ini yang menyebabkan mereka minim pengetahuan tentang ketenagakeraan.  Tidak ada sarikat pekerja menyebabkan mereka luput dari perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan lain. Akibatnya mereka tidak mengetahui hak-hak mereka yang semestinya bisa mereka peroleh seperti hak upah yang layak, hak mendapatkan proteksi dan jaminan sosial serta hak-hak normatif lainnya sebagai pekerja.

Pemerintah beserta stakeholder ketenagakerjaan sudah semestinya bertanggungjawab atas kondisi ini.  Pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus kepada mereka para pekerja formal yang di samping jumlahnya lebih sedikit, lebih banyak tinggal di perkotaan dengan angka melek Pendidikan jauh lebih baik.

Pemerintah telah banyak melakukan abai terhadap mereka para pekerja informal terutama yang bekerja di sektor pertanian. Pemerintah lebih banyak memperhatikan pekerja formal karena mereka sering melakukan demonstrasi dan cenderung bersuara vokal.

Saat ini dari keseluruhan pekerja di Indonesia baru ada sekitar 3 juta jiwa yang bergabung dan memiliki sarikat pekerja serta terverifikasi di Kementrian Tenaga Kerja. Kini saat periode kedua pemerintahan Joko Widodo sudah saatnya dapat memperhatikan para pekerja informal melalui regulasi yang mendukung agar bisa lebih sejahtera serta melalui kerja nyata di lapangan.


SUHANDOKO
Ketua DPP K-SARBUMUSI
Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Buruh