KPU Kab. Bandung Ajukan Hibah Rp99 Miliar untuk Pilkada 2020

KPU Kab. Bandung Ajukan Hibah Rp99 Miliar untuk Pilkada 2020

INILAH, Bandung- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mengajukan hibah anggaran sebesar Rp99 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Diharapkan pengajuan tersebut sepenuhnya disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengatakan, berdasarkan draf tahapan program pemilihan bupati dan wakil bupati, KPU Kabupaten Bandung mengajukan anggaran hibah Pilbup 2020 sebesar Rp 99 miliar kepada Pemkab Bandung.

"Kalau kami yah arah nya sih ingin di acc seluruhnya. Cuma belum diputuskan  diformal. Harapannya Insya Alloh semuanya, sebelum 1 Oktober nanti. Karena penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilaksanakan 1 Oktober," kata Agus, Senin (9/9/2019).

Menurut Agus, pihaknya merasa optimistis jika nilai ajuan hibah Pilkada tersebut bakal disetujui oleh Pemkab Bandung. Kalaupun tidak diacc sepenuhnya pihak KPU akan mengkaji kembali koreksian Pemkab secara bersama-sama. 

Agus menjelaskan, anggaran yang diajukan KPU sudah sangat ideal. Bahkan menurutnya dari 8 kota/kabupaten penyelenggara Pilbup di 2020 nanti, Kabupaten Bandung memiliki indeks pemilih (jumlah biaya per pemilih) paling kecil sebesar Rp 41 ribu per pemilih. Padahal jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah DPT Kabupaten Bandung menjadi kabupaten terluas dengan jumlah DPT terbanyak.

"Kemungkinan masih bisa turun bisa naik juga. Kalau misalnya nanti ada regulasi atau PKPU kita harus menyesuaikan. Tapi kemungkinan besarannya segitu aja (Rp 99 miliar)," ujarnya.

Dikatakannya tahapan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai di Oktober mendatang. Dengan agenda pertama sosialisasi tahapan dan sosialisasi perseorangan. 

"Tahapan dimulai 26 Oktober nanti. Secara umum di 2019 ini ada dua agenda besar yaitu sosialisasi tahapan dan sosialisasi pasangan perseorangan. Bentuknya seperti biasa kaitannya dengan informasi di setiap kecamatan melalui spanduk, baligho dan lain-lain, selain melalui pertemuan-pertemuan terbatas. Mungkin termasuk dengan media (sosialisasi) tapi kita lihat dulu slot anggarannya," ujarnya.

Agus menambahkan sepanjang 2019 ini kebutuhan anggaran KPU untuk sosialisasi mencapai Rp 300 juta. Sementara sisanya penggunaan anggaran akan lebih banyak di 2020.(rd dani r nugraha).

Loading...