Dinilai Cacat Hukum, Apindo Jabar Adukan Rekomendasi UMSK Karawang ke Ombudsman

Dinilai Cacat Hukum, Apindo Jabar Adukan Rekomendasi UMSK Karawang ke Ombudsman
Foto: Rianto Nurdiansyah

INILAH, Bandung - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengadukan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Karawang yang dinilai melanggar undang-undang ke Ombudsman. Hal tersebut berhubungan dengan rekomendasi Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Kabupaten Karawang.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jabar Dedy Widjaja menilai SK rekomendasi UMSK bupati Kabupaten Karawang, tidak sesuai dengan ketentuan UU no 13 tahun 2003 dan Permenaker RI no 15 tahun 2018. Bahkan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Apindo Kabupaten Karawang pun tidak dilibatkan dalam urusan itu. 

"SK Rekomendasi bupati karawang ke Jabar tahun 2019, sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Maka kami telah mengadukan ke Ombudsman RI dan Mendagri RI," ujar Dedy di kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung, Selasa (13/8/2019).

Dedi sampaikan, bilamana SK terkait UMSK tersebut sampai dikeluarkan oleh gubernur maka akan berdampak minor pada sektor usaha padat karya, khususnya garmen dan tekstil. Hal tersebut merupakan imbas dari adanya penyamarataan upah, baik itu di perusahaan kecil, menengah hingga besar.

Dia menilai, akibatnya maka akan banyak perusahaan yang collaps atau bangkrut, yang akhirnya menyumbangkan angka pengangguran di Kabupaten Karawang. 

"Jika tidak mencapai hasil yang diharapkan maka, jalan terakhir kami akan meneruskan perkara ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua DPK Apindo Kabupaten Karawang Abdul Syukur menyampaikan berdasarkan aturan seharusnya sejumlah perusahaan dilibatkan untuk menentukan upah sektoral. Mengingat, angka upah yang dirumuskan dalam SK rekomendasi bupati karawang lebih tinggi dari nilai upah sektoral sebelumnya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, angka upah pada SK Rekomendasi UMSK tersebut pada 20 sektor, sedangkan yang paling tinggi yakni Rp4,9 juta. Sementara itu, akibat persoalan pengupahan karyawan, pada saat ini mulai banyak perusahaan yang tutup atau pindah ke kota atau provinsi yang lain.

"Jumlah pekerja industri pakaian jadi atau tektil mengalami penurunan yang signifikan, dari yang sebelumnya 27.650 orang kini tinggal 2.253. Artinya banyak pengangguran yang disumbangkan dari sektor ini saja," ujar Abdul.

Adapun, Anggota Dewan Pengupahan Jabar Asep Hendra Maulana mengatakan nama instansinya dicatut dalam SK rekomendasi bupati Karawang tersebut. Di mana disebutkan hasil konsultasi dengan Dewan Pengupahan Jabar. 

"Tapi kami tidak pernah melakukannya. Maka rekomendasi ini cacat hukum, dan jadi salah satu dasar untuk keputusan Ombudsman," ujar Asep. (Rianto Nurdiansyah)