Wabup Iwan: Babat Pelaku Kawin Kontrak dan Sindikat Prostitusi

Wabup Iwan: Babat Pelaku Kawin Kontrak dan Sindikat Prostitusi
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Reza Zurifwan)

INILAH, Cisarua - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan kawin kontrak yang dulu pernah terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bertarif Rp25-30 30 juta.

"Kawin kontrak itu dulu pernah terjadi dengan tarif Rp25-30 juta, kalau sekarang praktik berkedok nikah resmi itu sudah jarang ada lagi," ungkap Iwan usai menghadiri Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al Barokah, Kecamatan Kemang.

Dia menerangkan uang Rp30 juta yang diterima oleh para calo dari tangan wisatawan asing maupun imigran asal Timur Tengah atau Asia Selatan itu dibagi-bagi dengan si wanita, pemilik vila, amil palsu, wali palsu, dan saksi palsu.

"Si wanita dapat Rp15 juta, sisanya dibagi pada calo, pemilik vila, amil palsu, wali palsu, dan saksi palsu. Ini gerakan sindikat prostitusi terselubung dan dilakukan sembunyi-sembunyi di vila-vila," terangnya.

Iwan menjelaskan ustaz maupun ulama  yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cisarua sudah menyosialisasikan bahwa kawin kontrak dilarang oleh Agama Islam dan itu merupakan ajaran sesat.

"Para ulama sudah menyosialisasikan bahwa kawin kontrak itu haram hukumnya karena kawin kontrak itu ajaran sesat dan bukannya ajaran Agama Islam. Teman saya juga pernah gelap mata hingga mereka mau menjadi wali palsu dan saksi palsu namun kini sudah taubat," jelas Iwan.

Politisi Partai Gerindra yang merupakan warga Cisarua dan juga memiliki vila ini mengaku vilanya pernah ditawari sewa oleh wisatawan asing asal Maroko, namun dia menolaknya karena akan dijadikan tempat maksiat.

"Vila saya pernah mau disewa selama dua minggu tetapi saya tolak, karena ketika saya lihat ada beberapa  wanita Indonesia di antara 10 pria berkewarganegaraan Maroko," ungkapnya.

Iwan melanjutkan, Satpol PP dan aparat hukum lainnya harus melakukan operasi nongol babat (Nobat) baik kepada pelaku kawin kontrak, prostitusi ataupun jika ada tempat lokalisasi.

"Operasi Nobat juga harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Satpol PP ataupun aparat hukum lainnya,  baik itu tempatnya ataupun sindikat pelaku prostitusi baik yang 'menjual' PSK lokal maupun asing," lanjut Iwan.

Terpisah, Ketua MUI Cisarua  KH Rohmatullah menegaskan jajarannya terus menyosialisasikan bahwa kawin kontrak itu haram karena sangat merugikan salah satu pihak yaitu istri juga karena itu ajaran Syiah  dan bukannya ajaran Agama Islam.

"Kalau orang atau wanita Cisarua atau Jalur Puncak itu tidak ada yang menjadi istri kontrak karena kami sudah menegaskan bahwa kawin kontrak itu haram. Kami sudah meminta mereka tidak mengikuti ajaran Syiah atau nikah dengan penganut ajaran Syiah, apalagi MUI pusat sudah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah bukanlah bagian dari Agama Islam," tegas KH Rohmatullah. (Reza Zurifwan)