PJU Purwakarta Mau Diatur, Mana Perdanya?

PJU Purwakarta Mau Diatur, Mana Perdanya?

INILAH, Purwakarta – Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU), Distarkim Kabupaten Purwakarta, mengaku cukup kesulitan untuk mengatur soal detail pemasangan dan perawatan PJU, penataan pohon peneduh, hingga reklame. Pasalnya, belum ada perda yang mengatur terkait tiga hal tersebut.

“Sebenarnya, kami butuh tiga payung hukum. Pertama, Perda yang mengatur pengelolaan PJU, pohon, dan tata letak reklame,” ujar Kabid Pertamanan dan PJU, Distarkim Purwakarta, Kosasih, Jumat (13/9/2019).

Dia mencontohkan, sejauh ini PJU itu menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, karena terbentur aturan, pihaknya tak punya kewenangan untuk memasang PJU di jalur-jalur tertentu. Misalnya, di jalur Nasional dan provinsi. Di sisi lain, di jalur itu sangat diperlukan penerangan umum.

“Kalau saja ada perda, kami tidak perlu lagi kesulitan jika masyarakat yang ada di jalur nasional atau provinsi meminta pemasangan PJU. Selama ini kan masyarakat mintanya ke kita, di sisi lain kami tak biusa berbuat banyak karena tak diberi kewenangan,” jelas dia.

Selain PJU, sambung dia, pihaknya juga perlu payung hukum yang mengatur soal pohon peneduh jalan. Hal tersebut, salah satunya, untuk meminimalisasi penebangan pohon secara sembarangan untuk kepentingan tertentu.

Misalnya, dia mencontohkan, ada warga yang ingin menebang pohon karena kebutuhan membuka akses jalan. Sementara, harusnya keberadaan pohon yang ditebang itu mesti diganti dengan bibit yang baru. Namun, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur siapa yang harus mengganti pohon tersebut dengan bibit baru ini.

“Masyarakat juga pasti mempertanyakan, bilamana kami membebankan penggantian pohon kepada mereka. Masyarakat pasti bertanya, aturannya mana,” seloroh dia.

Terakhir, pihaknya pun memerlukan payung hukum terkait pengawasan dan penertiban reklame yang bersifat komersial. Karena, menurut dia, dalam hal pengawasan dan penertiban reklame ini Pemda Purwakarta belum memiliki ukuran komersial itu seperti apa.

“Standarnya apa dan bagaimana reklame komersial itu. Nah, bagi kami di lapangan aturan semacam ini sangat perlu, agar praktik bisnis reklame tidak sembarangan di Purwakarta,” pungkasnya. (Asep Mulyana)
 

Loading...