DPRD Minta Pemkot Bogor Evaluasi Biaya Operasional Di OPD

DPRD Minta Pemkot Bogor Evaluasi Biaya Operasional Di OPD
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Defisit APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Tahun Anggaran 2020 yang mencapai Rp300 miliar mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Defisit anggaran, dinilai tak terlepas dari perencanaan program yang tidak tajam karena hanya bersifat rutinitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ya, itu tidak terlepas dari perencanaan program yang tidak tajam, karena hanya bersifat rutinitas OPD belaka. Permasalahan utamanya adalah perencanaan program yang tidak matang. Tidak tajam dalam mendukung visi misi indikator kinerja utama. Makanya perencanaan harus dievaluasi lagi," ungkap Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri kepada wartawan, Jum'at (13/9/2019) siang.

Saeful melanjutkan, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di seluruh OPD agar anggaran lebih efektif dan efisien.  "Contohnya nggak perlulah OPD melakukan kunjungan kerja yang tidak penting," tambahnya.

Saeful melanjutkan, yang tak kalah pentingnya untuk menghindari defisit anggaran adalah dengan melakukan pemetaan terkait program mana yang harus dibiayai APBD, APBD Provinsi, APBN, CSR dan lain sebagainya. 

"Defisit itu terjadi karena perencanaan tak matang. Terlalu banyak anggaran yang diusulkan untuk program yang tidak terlalu penting, sehingga harusnya program penting diusulkan juga dipertahankan," tuturnya.

Saeful menjelaskan, untuk menciptakan APBD yang berkeadilan, APBD per OPD harus dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama. 

"Coba bandingkan sekarang, anggaran OPD satu dengan OPD lain beda. Misalnya, dinas A yang mempunyai cakupan kerja luas, anggaran kecil. Kemudian kantor selingkungan seperti Bapedanda, BPKAD dan Bapeda mendapat porsi beda. Apa karena elite? Inilah yang membuat kesenjangan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ade Sarip Hidayat mengatakan, bahwa defisit APBD Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp300 miliar. Menurutnya, pada hakikatnya APBD tidak terlepas dari pendapatan dan belanja daerah. 

"Pendapatannya berapa, belanjanya berapa. Kami ingin belanja tapi kekurangan duit," paparnya.

Ade menambahkan, guna mengantisipasi hal itu, TAPD mesti membaca secara detail tentang program yang diusulkan dan akan dibiayai oleh dinas terkait. TAPD juga akan menangguhkan sementara program yang telah diusulkan.

"Ya, pasti akan dikaji untuk menunjang RPJMD. Sebab, kami punya sejumlah program prioritas pemerintah, dan itu harus dipilih," tambahnya. (Rizki Mauludi)

Loading...