Pemprov Jabar Terus Benahi BUMD

Pemprov Jabar Terus Benahi BUMD

INILAH, Bandung-Salah satu kendala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat yaitu pada masalah manajemen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terus bebenah, salah satunya melalui restrukturisasi.

Kepala Bagian BUMD Non Lembaga Keuangan Biro Investasi dan BUMD Jabar Irfan Hadisiswanto mengatakan, sejauh ini ada beberapa BUMD di Jabar yang melakukan pergantian kepemimpinan sejak akhir 2018 lalu. Di mana perekrutan dilakukan melalui seleksi terbuka. 

"Hampir semua BUMD kecuali Agrojabar. Pergantian itu di PT Jasa Sarana, BIJB, Tirta Gemah Ripah (TGR), Jaswita dan Migas Hulu Jabar itu dan sampai sekarang masih melakukan, gubernur ingin BUMD diisi orang profesional dengan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat yang unggul,"ucap Irfan yang mendampingi Kepala Biro Investasi dan BUMD Jabar Noneng Komara Nengsih di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (13/9/2019). 

Irfan sampaikan, saat ini yang sedang berproses yaitu untuk posisi untuk Dirut dan Dirop BIJB, Direktur investasi dan Dirkeu Jasa Sarana, Dirkeu Migas Hulu Jabar. Sementara yang telah terpilih yaitu Dirut dan Dirkeu PT TGR, Dirut dan Dirkeu PT Jaswita. 

"Sekarang kita lagi proses, tiga hari melakukan uji kemampuan dan kepatutan. Sesuai permendagri, terbuka, diseleksi melibatkan lembaga profesional,"kata dia.

Calon kepala pimpinan yang lolos ini, lanjut dia, nantinya bakal dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Mereka akan diikat dengan kontrak kerja berdasarkan rencana bisnis yang sesuai dengan RPJMD. Di mana terdapat rencana lima tahun dan rencana tahunan yang diturunkan dalam rencana bisnis tahunan.

"Mereka yang tidak perform bisa diputus atau mengundurkan diri,'"kata dia.

Lebih lanjut, untuk merger, kata dia, pihaknya sedang memproses merger BPR di Cirebon. Pihaknya secara bertahap telah menggabungkan beberapa BPR milik BUMD Jabar sejak 2010 terus ada perbaikan.

 "Tinggal Cirebon ini tahap akhir mereka jadi satu BPR untuk jadi perseroan tahun ini. Saat ini Jabar ada 14 BPR belum termasuk yang Cirebon yang jumlahnya ada 7," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Biro Investasi dan BUMD setda Pemprov Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan Untuk 2019 ini, pihaknya menargetkan dividen (pembagian laba) sebesar Rp 366 miliar. Berdasarkan evaluasi semester pertama pihaknya optmistis bisa tercapai meski ada bebebrapa BUMD yang tahun ini tidak menyumbang deviden.

Misalnya, kata dia, PT Agronesia yang tahun ini tidak menyumbangkan dividen walaupun memiliki keuntungan lantaran ada kewajiban yang harus dipenuhi seperti hutang ke bank dan membayar pesangon.

"Selain itu juga PT TGR yang mengalami kerugian sehingga dalam waktu 1-2 tahun harus menutupi kerugian dari keuntungan saat ini, tapi mudah-mudahan dengan pengelolaan SPAM Bandung Selatan berjalan, mereka bisa setor dividen," kata dia.

Termasuk, lanjut dia, BIJB lantaran usaha bandara bisa menyetor dividen setelah 8 hingga 12 tahun beroperasi. Terlebih BIJB belum saatnya break even point (BEP). Adapun Bank Bjb, menjadi penyumbang dominan deviden dari BUMD untuk Pemerintah Provinsi Jabar. Selain itu, Migas Hulu Jabar ada diposisi kedua.

Noneng menambahkan tahun 2020 pihaknya akan menyuntikkan modal sebesar Rp 100 miliar untuk beberapa BUMD.

Adapun Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy Iskandar Muda Nasution menyampaikan, pihaknya memberikan jalan kepada BUMD yang belum menghasilkan deviden melalui pengelolaan salah satu proyek milik pemerintah. Eddy sampaikan, pihaknya mendorong BUMD untuk mengoptimalkan aset mereka.

"Seperti halnya Jaswita contohnya, banyak aset yang dikelola dan potensi pariwisata di Jabar yang bisa mereka garap seperti di kawasan Kertajati.Jaswita sekarang sudah menghasilkan Rp 2 miliar setahun," ujar dia. (Riantonurdiansyah) 

Loading...